TIMES JATIM, MALANG – Kisruh Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kota Malang tak berhenti di arena sidang. Kericuhan yang terjadi pada Minggu (14/12/2025) berlanjut ke ranah hukum setelah seorang kader perempuan mengaku mengalami kekerasan fisik saat aksi walkout (WO) dari ruang sidang.

Korban berinisial (D) menuturkan, kekerasan tersebut terjadi ketika situasi Musda memanas dan sejumlah kader menyampaikan protes keras terhadap jalannya forum.

Menurutnya, protes dilakukan secara verbal sebelum akhirnya para kader memilih walkout sebagai bentuk kekecewaan.

“Saat itu Musda sudah ricuh. Kami semua protes dan mengungkapkan kekesalan,” ujar D kepada TIMES Indonesia, Selasa (16/12/2025).

D menjelaskan, insiden kekerasan terjadi saat dirinya berjalan keluar ruangan. Ia melihat Ketua Steering Committee (SC) Musda Golkar Kota Malang, pria berinisial Y, berdiri di dekat pintu. Keduanya sempat saling bertatap muka sebelum DT berteriak menyampaikan protes sambil terus berjalan keluar.

“Ternyata dia tidak terima, lalu memukul kepala saya dari belakang,” ungkap D.

Akibat kejadian tersebut, D mengaku sangat terkejut dan tidak langsung mengetahui harus bereaksi seperti apa. Namun, kata dia, terdapat rekan kader lain yang menyaksikan langsung peristiwa itu dan segera bereaksi keras secara verbal terhadap pelaku.

“Saya kaget. Tapi ada teman di belakang saya yang melihat langsung dan langsung bereaksi,” katanya.

D menambahkan, setelah pemukulan terjadi, dirinya sudah berada di luar ruangan sehingga tidak mengetahui respons lanjutan dari Y yang saat itu masih berada di dalam arena Musda.

Selain melakukan walkout, para kader juga mengekspresikan kekecewaan dengan menyegel Kantor DPD Partai Golkar Kota Malang. Langkah tersebut disebut sebagai bentuk protes atas jalannya Musda yang dinilai tidak mencerminkan mekanisme organisasi yang sehat.

Y sendiri diketahui menjabat sebagai Ketua SC Musda XI DPD Golkar Kota Malang. D menegaskan bahwa sebagai kader partai, pihaknya berupaya membawa peristiwa kekerasan tersebut ke jalur hukum.

“Kekerasan fisik tidak seharusnya terjadi di mana pun, apalagi di organisasi politik yang seharusnya mengedepankan diskusi dan musyawarah,” tegasnya.

D juga menyampaikan harapan agar hasil Musda XI DPD Golkar Kota Malang dibatalkan dan dilakukan Musda ulang dengan mekanisme yang benar.

“Musda ulang harus dilakukan tanpa intimidasi, tanpa permainan, tanpa pemaksaan, dan tanpa rekayasa,” ujarnya.

Hingga berita ini terbit, redaksi TIMES Indonesia sudah berupaya menghubungi pihak pemukul Y dan saksi S untuk mendapatkan klarifikasi dan tanggapan resmi terkait peristiwa tersebut. (*)