TIMES JATIM, SIDOARJO – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatatkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,75 dengan kategori A (Prima), tertinggi secara nasional pada 2025. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Capaian tersebut mencerminkan komitmen Pemprov Jawa Timur dalam menghadirkan pelayanan publik yang aman, tertib, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat, termasuk di sektor perhubungan.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Dr. Ir. Nyono mengatakan, sektor perhubungan menjadi salah satu layanan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas harian masyarakat. Karena itu, Dishub Jatim sesuai intruksi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa akan terus mendorong peningkatan kualitas layanan transportasi publik secara berkelanjutan.

“Di sektor perhubungan, kami fokus pada penguatan aspek keselamatan, peningkatan pengawasan operasional, integrasi layanan, serta pemanfaatan teknologi. Semua itu kami lakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat yang lancar dan berkelanjutan,” kata Nyono kepada TIMES Indonesia, Selasa (20/1/2026).

Menurut Kadishub Jatim Nyono, penguatan standar keselamatan dan kepastian layanan menjadi prioritas utama, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik yang aman dan nyaman. 

"Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah Jawa Timur dalam hal transportasi publik," katanya.

Nyono menambahkan Inovasi Trans Jatim Ekspedisi (Tradisi) dirancang untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengiriman barang dengan memanfaatkan seluruh koridor Trans Jatim yang telah beroperasi.

Melalui Trans Jatim Ekspedisi, pelaku UMKM dapat mengirimkan produk dengan biaya lebih terjangkau dan waktu yang lebih pasti, karena memanfaatkan jaringan transportasi publik yang sudah terintegrasi antardaerah. 

“Inovasi ini kami hadirkan agar transportasi publik tidak hanya melayani mobilitas orang, tetapi juga mendukung pergerakan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM di Jawa Timur,” kata Nyono.

Ia menegaskan, sektor perhubungan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi daerah, terutama dalam memperlancar distribusi barang dan jasa antarkoridor.

“IPP ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan kepercayaan publik. Tugas kami adalah memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari pelayanan transportasi yang aman, tertib, terintegrasi, sekaligus berdampak pada penguatan ekonomi daerah,” papar Nyono.

Jawa Timur ini menjadi motivasi bagi Dishub Jatim untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, sekaligus menjawab tantangan mobilitas di Jawa Timur yang semakin kompleks," ungkapnya.

“IPP ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan kepercayaan publik. Tugas kami adalah memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari pelayanan transportasi yang aman, tertib, dan terintegrasi," Pungkas Kadishub Jatim, Nyono.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menetapkan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi dengan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik terbaik nasional tahun 2025.

Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 yang diterbitkan pada 9 Januari 2026.

Dalam keputusan itu, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Jawa Timur mencapai 4,75 dengan kategori A (Prima), tertinggi di antara seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.

Atas penilaian tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang telah bekerja keras meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari kerja kolektif bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Alhamdulillah, berdasarkan penetapan Kementerian PANRB, Jawa Timur dinyatakan sebagai provinsi dengan kinerja pelayanan publik terbaik tahun 2025. Ini bukan sekadar prestasi, tetapi amanah untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Khofifah melalui rilisnya beberapa waktu lalu.

Khofifah menjelaskan, bahwa capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan konsisten selama empat tahun terakhir.

Pada 2023, IPP Jatim tercatat 4,36, meningkat menjadi 4,633 pada 2024, dan kembali naik menjadi 4,75 pada 2025, tertinggi secara nasional.

Selain itu, hasil PEKPPP 2025 juga mencatat peningkatan signifikan jumlah perangkat daerah yang meraih kategori Prima.

Dari total 64 perangkat daerah dan RS UOBK yang dinilai, 25 unit (39 persen) berhasil mencapai kategori tertinggi, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

"Ini menandakan bahwa perbaikan pelayanan tidak hanya terpusat, tetapi semakin merata hingga ke unit-unit strategis yang berinteraksi langsung dengan masyarakat," ucapnya.

Selama ini, lanjut Khofifah, pelayanan publik di Jatim selalu difokuskan pada reformasi birokrasi pelayanan yang berorientasi pada pengguna (citizen-centric services), melalui penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan lintas sektor, serta penguatan standar pelayanan minimal di seluruh perangkat daerah. 

"Pelayanan publik harus terus bertransformasi mengikuti dinamika masyarakat. Kita dorong birokrasi yang tidak berbelit, responsif terhadap aduan, dan adaptif terhadap teknologi. IPP bukan sekadar angka, tetapi representasi kepercayaan publik terhadap pemerintah," jelasnya. (*)