TIMES JATIM, MALANG – Pemkot Malang mulai menyiapkan skema perawatan jangka panjang Alun-alun Merdeka pasca revitalisasi. Dengan hadirnya berbagai wahana dan fasilitas baru yang terbuka untuk umum, aspek keamanan, kebersihan, hingga pengelolaan operasional menjadi perhatian serius.

Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang mengatakan, perawatan Alun-alun Merdeka ke depan tidak bisa disamakan dengan kondisi sebelumnya. Tingginya antusiasme masyarakat membuat pengelolaan kawasan menjadi lebih kompleks dan berisiko jika tidak diantisipasi dengan baik.

“Untuk DLH sebenarnya ini kerja rutin, tapi dengan kondisi yang luar biasa ramainya masyarakat, kami sudah mendapat arahan dari Pak Wali Kota bahwa perlu ada tenaga tambahan, mulai dari keamanan hingga kebersihan,” ujar Raymond, Kamis (29/1/2026).

DLH, lanjut Raymond, akan mengatur jadwal kerja petugas dengan sistem penjagaan selama 24 jam. Hal ini dilakukan karena Alun-alun Merdeka bersifat terbuka dan hingga kini belum ditetapkan jam operasional penutupan kawasan.

“Karena ini terbuka semua, enggak mungkin ditutup. Tapi untuk area tertentu seperti tempat bermain dan air mancur, nanti akan kami sesuaikan,” ungkapnya.

Pengoperasian air mancur dan wahana juga akan diselaraskan dengan aktivitas ibadah di Masjid Jami’ yang berada di kawasan alun-alun. Saat waktu salat atau kegiatan keagamaan berlangsung, sejumlah aktivitas akan dihentikan sementara.

“Kalau memang ada ibadah atau salat, maka kegiatan terutama air mancur akan kami hentikan,” imbuhnya.

Terkait anggaran, DLH Kota Malang mengakui perlu adanya tambahan biaya khusus untuk menunjang perawatan, keamanan, dan operasional Alun-alun Merdeka. Usulan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan daerah.

“Dengan kondisi seperti ini, kami akan mencoba menyampaikan ke pimpinan supaya ada anggaran tambahan. Termasuk untuk keamanan, perawatan, dan hal-hal pendukung lainnya seperti papan informasi jam operasional, kebersihan, hingga penegasan aturan, terutama larangan PKL,” tegasnya.

Meski masih dalam tahap penghitungan, kebutuhan anggaran tambahan untuk perawatan diperkirakan cukup signifikan.

“Untuk angka pastinya masih kami hitung karena masih ada satu perbaikan lagi dan juga kebutuhan operasional. Tapi perkiraan kami sekitar Rp300 sampai Rp400 juta per tahun,” tuturnya.

Selain mengandalkan APBD, Pemkot Malang juga membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk Bank Jatim yang terlibat dalam revitalisasi Alun-alun Merdeka melalui skema CSR.

“Kalau untuk branding yang sifatnya tetap, itu nanti durasinya sambil berjalan akan kami konsepkan. Harapannya, kalau branding dilakukan terus-menerus, maka kerja samanya juga berkelanjutan, apakah dalam bentuk perawatan atau perbaikan,” katanya.

Raymond menegaskan, ke depan anggaran perawatan Alun-alun Merdeka juga berpotensi dikerjasamakan dengan Bank Jatim selaku pemilik CSR.

“Iya, betul. Harapannya seperti itu,” ujarnya. (*)