SURABAYA – Kebijakan penetapan status desil ekonomi oleh Pemerintah Pusat yang dinilai kurang adaptif terhadap realitas kehidupan masyarakat perkotaan memicu persoalan serius di lapangan. Banyak warga berpenghasilan rendah di Kota Surabaya mendadak kehilangan hak atas Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa pendidikan hanya karena tercatat memiliki riwayat pinjaman finansial.

Fenomena tersebut disuarakan langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Surabaya, Fuad Benardi, saat menggelar agenda jaring aspirasi (reses) bersama warga di kawasan Wiyung, Surabaya.

Fuad mengungkapkan, sistem pendataan desil saat ini secara otomatis mengategorikan keluarga yang memiliki pinjaman—baik dari perbankan, kartu kredit, hingga pinjaman online (pinjol)—sebagai kelompok masyarakat mampu. Padahal, dinamika ekonomi masyarakat perkotaan memaksa warga miskin berutang bukan untuk ekspansi bisnis, melainkan demi bertahan hidup di tengah keterdesakan.

"Di perkotaan ini ada dua tipe orang melakukan pinjaman. Pertama untuk modal usaha, dan kedua karena tidak punya daya untuk menyambung hidup. Apalagi saat akhir bulan, gajian belum cair tapi kebutuhan hidup tidak bisa ditunda. Pilihannya akhirnya kartu kredit, pinjol, sampai uang titel. Ini yang bikin desil mereka otomatis naik, padahal riilnya mereka warga tidak mampu," tegas Fuad Benardi.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa indikator tunggal keberadaan pinjaman dalam menentukan status desil sangat tidak adil jika tidak diklusterisasi berdasarkan nominal dan tujuannya. Ia mendesak kementerian terkait di pemerintah pusat untuk segera mendesain ulang kriteria desil agar tidak merugikan masyarakat rentan.

Baca juga

Sempat "Tidur Pulas", KNPI Kabupaten Probolinggo Kembali dengan Nakhoda Baru

"Pemerintah pusat harus mengevaluasi ini. Bisa dicek secara nominal. Kalau pinjamannya di atas Rp10 juta, wajar dihitung untuk modal usaha dan desilnya naik. Tapi kalau cuma Rp2 juta, Rp3 juta, atau Rp5 juta, saya yakin itu pinjaman darurat untuk bertahan hidup. Kasihan warga, karena aturan desil yang kaku dari pusat ini, beasiswa dan bantuan PIP anak-anak mereka justru hangus tidak bisa cair," lanjutnya.

Karena sistem verifikasi desil saat ini terpusat dan tidak lagi memberikan ruang diskresi bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian mandiri, Fuad berkomitmen membawa temuan reses ini ke tingkat fraksi di DPRD Jatim.

"Dulu daerah punya ruang untuk intervensi langsung. Sekarang semua serba individu dan terpusat. Kami di daerah hanya bisa mengkritik dan memberi saran. Aspirasi ini akan kami kawal melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur agar dievaluasi resmi ke pemerintah pusat," tambah Fuad.

Soroti Krisis Lahan Pemakaman Kampung

Selain persoalan PIP dan desil beasiswa, dalam reses tersebut Fuad juga menyoroti krisis lahan pemakaman yang menjadi keluhan rutin warga Surabaya, khususnya di wilayah permukiman padat dan perkampungan.

Baca juga

Komisi C DPRD Lamongan Rekomendasikan CV Jioen Fishery Tutup Sementara

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejauh ini telah memfokuskan perluasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) skala besar seperti TPU Keputih untuk wilayah timur dan TPU Babat Jerawat untuk wilayah barat, yang disokong oleh dana APBD serta kewajiban penyediaan lahan 2–3 persen (atau kompensasi dana) dari para pengembang perumahan. Namun, solusi untuk pemakaman berbasis kelurahan atau kampung warga masih minim.

"Untuk TPU besar kota memang sudah disiapkan mekanisme kewajiban pengembang dan APBD. Tapi untuk makam-makam lokal di tingkat kelurahan atau kampung, sejauh ini belum ada kebijakan khusus untuk perluasannya. Ini juga menjadi catatan penting yang aspirasinya terus kita himpun," pungkasnya. (*)