SURABAYA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan IX, Hartono, menyerap serangkaian aspirasi krusial warga saat menggelar kegiatan reses di kawasan wisata Sungai Maron, Kabupaten Pacitan. Salah satu poin utama yang dikeluhkan pengelola dan warga setempat adalah keterbatasan akses jalan menuju objek wisata unggulan tersebut.

Sungai Maron kini telah bertransformasi menjadi destinasi tujuan utama wisatawan, bukan sekadar tempat persinggahan. Namun, potensi ekonomi warga belum tergarap maksimal lantaran bus pariwisata berukuran besar belum mampu melintas akibat penyempitan jalan sepanjang 1,5 kilometer.

Mengingat ruas jalan tersebut berstatus milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Hartono berkomitmen untuk membawa dan mengawal usulan pelebaran jalan tersebut ke tingkat provinsi agar segera direalisasikan.

"Sungai Maron ini sudah menjadi wisata tujuan. Pengunjung berharap kedatangannya tidak terhalang faktor jalan. Karena ini jalan milik provinsi, tentu menjadi masukan bagi saya untuk disampaikan ke Pemprov Jatim. Jika direalisasikan, dampak ekonominya bagi masyarakat sekitar sangat tinggi," ujar Hartono saat berdialog dengan warga, Kamis (30/7/2026).

Baca juga

Komisi C DPRD Lamongan Rekomendasikan CV Jioen Fishery Tutup Sementara

Selain infrastruktur jalan, pengelola wisata mengharapkan penambahan fasilitas pendukung berupa gedung pertemuan yang representatif untuk menerima kunjungan studi banding dari daerah lain, sekaligus sebagai ruang evaluasi pelayanan berkala.

Soroti Realisasi Pokir dan Dorong Usaha Kelompok

Dalam kesempatan tersebut, legislator Partai Gerindra ini menyoroti pelaksanaan proyek fisik Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) APBD yang kerap menumpuk di akhir tahun. Menurutnya, skema pengerjaan bertahap sejak awal tahun sangat penting untuk menghindari lonjakan harga material dan kendala cuaca di musim hujan.

Ia juga menekankan agar pengerjaan jalan lingkungan atau jalan usaha tani yang diusulkan melalui Bantuan Keuangan (BK) Desa melengkapi persyaratan administrasi secara jujur, seperti melampirkan foto lokasi yang sesuai serta menghindari duplikasi usulan agar tidak memicu persoalan hukum.

Guna memperkuat perekonomian desa, Hartono mendorong warga memanfaatkan program hibah sektor perikanan maupun UMKM yang difasilitasi kelembagaan resmi seperti Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Baca juga

Kominfo Surabaya Sebut Pengaduan Warga Jadi Alarm Kualitas Pelayanan Publik

"Bantuan hibah perikanan berupa kolam terpal, bibit, dan pakan sampai panen harus dikelola secara komunal dalam satu manajemen kelompok. Jangan dibagi-bagi perorangan agar usahanya terus berkembang dan bergulir," pungkasnya. (*)