TIMES JATIM, SURABAYA – Kasus perundungan di sekolah kembali mencuat di Jawa Timur, memicu perhatian serius dari kalangan legislatif. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso, menyerukan komitmen bersama untuk memastikan lingkungan pendidikan aman bagi seluruh siswa.

Cahyo menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan harus bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan fisik maupun verbal.

“Ini harus menjadi komitmen bersama agar sekolah benar-benar terbebas dari kekerasan, perundungan, bullying dalam bentuk apa pun,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).

Munculnya kembali kasus kekerasan di sekolah membuat dunia pendidikan Jatim menjadi sorotan. Padahal, provinsi ini telah memiliki payung hukum yang jelas melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 serta Peraturan Daerah Jatim tentang penyelenggaraan pendidikan. Regulasi tersebut mengamanatkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPK) di setiap satuan pendidikan.

Hingga kini, lebih dari 1.950 SMA/SMK negeri dan swasta di Jatim telah membentuk TPK yang bertugas menerima laporan dan melakukan tindak lanjut. Meski begitu, Satgas Pencegahan Kekerasan tingkat provinsi masih mencatat 182 laporan sepanjang 2024, meliputi perundungan, pelecehan, hingga kekerasan berbasis digital.

Angka tersebut diperkirakan belum mencerminkan kondisi sebenarnya karena banyak kasus tidak dilaporkan secara resmi. “Saya berharap kasus-kasus seperti ini tidak lagi terjadi di lingkungan pendidikan,” kata Cahyo.

Ia juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak agar tidak menjadi pelaku intimidasi di luar rumah. Selain itu, pihaknya akan menelusuri kasus siswa yang menjadi korban perundungan hingga terpaksa pindah sekolah.

“Ini sangat merugikan, baik bagi tumbuh kembang anak maupun kondisi ekonomi keluarga. Kami akan menindaklanjutinya,” tegas Ketua Partai Gerindra Surabaya itu. (*)