TIMES JATIM, MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang terus bergerak untuk memperkuat sektor pendidikan. Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI) guna mengamankan kembali kuota program nasional revitalisasi sekolah bagi Kabupaten Malang.

Dalam kunjungan tersebut, Lathifah Shohib diterima langsung oleh Staf Khusus Menteri Kemendikdasmen RI, Didik Suhardi, Ph.D. Pertemuan itu dimanfaatkan Wabup Malang untuk menyampaikan sejumlah usulan strategis di bidang pendidikan, dengan fokus utama pada keberlanjutan program revitalisasi sekolah.

“Alhamdulillah, Pak Didik selaku Staf Khusus Menteri berkomitmen untuk mengakomodir kembali kuota serta beberapa usulan dari kita,” ujar Lathifah, Selasa (13/1/2026).

Ia menambahkan, komitmen tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang menempatkan pendidikan sebagai sektor prioritas dalam menyiapkan generasi unggul.

“Stafsus juga menyampaikan bahwa salah satu prioritas Bapak Presiden adalah menyiapkan generasi unggul di sektor pendidikan. Untuk itu, kementerian siap berkomitmen mendukung pendidikan di Kabupaten Malang, terlebih di sana terdapat SMA Taruna Nusantara yang hari ini juga dikunjungi langsung oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

Selain memperjuangkan revitalisasi sarana pendidikan, Wabup Malang turut mendorong peningkatan kapasitas tenaga pendidik, khususnya guru-guru yang berasal dari sekolah swasta. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidik menjadi faktor penting dalam mendorong mutu pendidikan secara menyeluruh.

Tak hanya itu, Lathifah juga mengusulkan penguatan program pendidikan luar sekolah sebagai upaya menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Malang. Program tersebut dinilai penting untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh pendidikan formal.

Menanggapi aspirasi terkait sekolah SMA dan SMK, Lathifah menegaskan bahwa meskipun kewenangan pengelolaannya berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkannya.

“Sebagai wakil bupati, saya merasa berkewajiban menyuarakan aspirasi tersebut ke kementerian. Lokasinya ada di Kabupaten Malang dan peserta didiknya juga berasal dari Kabupaten Malang,” ujarnya. (*)