TIMES JATIM, GRESIK – Memastikan hak sipil anak pekerja migran, Pemkab Gresik memfasilitasi dokumen kependudukan usai dokumen hasil sidang terpadu isbat penetapan asal usul anak diterbitkan Pengadilan Agama.

Salah satu pekerja migran Indonesia (PMI) yang mendapatkan hak pembuatan dokumen akta kelahiran anak adalah, Sugi Utomo warga Desa Sekapuk, Ujungpangkah, Gresik.

Didampingi istrinya Marwah menerima beberapa dokumen yang diserahkan langsung oleh Bupati Gresik di ruangan Putri Cempo, Pemkab Gresik, Selasa (13/1/2026).

Bupati Fandi Akhmad Yani mengatakan penerbitan dokumen kependudukan ini dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar warga negara, yaitu hak atas identitas hukum dan kepastian status kependudukan. 

"Dokumen kependudukan bukan sekadar administrasi, namun merupakan pintu masuk untuk memperoleh pelayanan publik. Seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai hak keperdataan lainnya," ungkapnya. 

Menurut Bupati Yani, bagi pekeja migran persoalan administrasi kependudukan termasuk penetapan asal usul anak sering kali menjadi tantangan tersendiri. 

Untuk itu pihaknya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pengadilan Agama dan seluruh pihak yang telah bersinergi dalam memberikan pelayanan yang humanis, cepat, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Penyerahan dokumen pada hari ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak PMI dan keluarganya. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang wajib kita lindungi dan pastikan hak-haknya terpenuhi sejak dini, tanpa terkecuali," tegasnya.

Bupati Gresik yang juga menjabat Ketua Bidang Perlindungan Pekerja Migran di Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) tersebut juga mendorong Disnaker untuk membuat konsep kepada pra pekerja Migran maupun setelah atau purna migran. 

"Dinas Tenaga kerja harus aktif dalam mengkonsep para pekerja migran mulai dari pra penempatan dengan kontrak kerja yang benar untuk menghindari TPPO atau yang sudah purna. Dimana setelah mendapatkan penghasilan lebih sampai habis kontrak kerjanya ini yang menjadi konsentrasi dari Disnaker," terangnya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gresik Hari Syawaludin dalam laporannya menyampaikan, administrasi kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. 

"Dalam praktiknya, masih banyak PMI yang menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan. Terutama terkait dengan status anak yang lahir di luar negeri maupun permasalahan pencatatan sipil lainnya," tutur Hari. 

Dikatakan, dokumen kependudukan bukan sekadar administrasi, namun merupakan pintu masuk untuk memperoleh pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai hak keperdataan lainnya. 

"Dilaksanakannya kegiatan ini Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah bersama Stakeholder dalam memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi PMI," harapnya. 

Pihaknya menjelaskan, kegiatan penyerahan dokumen ini bertujuan untuk, memberikan kepastian hukum atas status identitas anak hasil penetapan asal usul anak. Memfasilitasi PMI dan keluarganya dalam memperoleh dokumen kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Dokumen yang diserahkan kepada penerima meliputi, dokumen surat nikah, dokumen pengesahan anak, dokumen kartu keluarga, dokumen Akta Kelahiran Suami / Istri, dokumen KTP-el, dan dokumen KIA (Kartu Identitas Anak)," terangnya. (*)