TIMES JATIM, PONOROGO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencatat penindakan terhadap kepala daerah. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, dan enam orang lainnya telah diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu (8/11/2025) pagi setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (7/11/2025).

Total 13 orang diamankan dalam operasi senyap tersebut, namun penyidik KPK memutuskan tujuh di antaranya perlu dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih mendalam.

Diduga Terkait Jual Beli Jabatan

​Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya kegiatan penindakan ini dan menyebut bahwa kasus yang disoroti berkaitan erat dengan dugaan korupsi dalam mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.

"Benar, kami telah melakukan operasi tangkap tangan di Ponorogo. Salah satu yang kami amankan adalah Bupati Ponorogo, saudara Sugiri Sancoko," ujar Fitroh saat dikonfirmasi di Jakarta.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penangkapan tersebut adalah bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang masif, terutama menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam proses birokrasi.

​"Dari total 13 orang yang diamankan di lokasi, tujuh di antaranya, termasuk Bupati, dibawa ke Gedung Merah Putih KPK pagi ini. Mereka akan menjalani pemeriksaan intensif untuk penentuan status hukum lebih lanjut. KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan," jelas Budi.

Selain Bupati Sugiri Sancoko, ada nama Sekretaris Daerah Agus Pramono, Direktur RSUD dr Harjono Yunus Mahatma, Indah Pratiwi (orang dekat Yunus Mahatma), Eli (adik Bupati), dan Arip (Kabid BKPSDM). Mereka disebut memiliki keterkaitan erat dugaan pemufakatan jahat dalam kasus jual beli jabatan dan pengelolaan keuangan RSUD.

​OTT terjadi tak lama setelah Bupati Sugiri Sancoko melantik sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Ponorogo, memunculkan dugaan kuat praktik suap terkait jabatan tersebut. Para pihak yang diamankan terdiri dari unsur kepala daerah, pejabat struktural di Pemkab, hingga pihak swasta yang diduga menjadi perantara atau pemberi suap.

​Hingga saat ini tim penyidik masih bekerja mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Barang bukti yang diamankan diduga kuat berupa sejumlah uang tunai dan catatan transaksi yang berkaitan dengan penempatan posisi jabatan. (*)