TIMES JATIM, MALANG – DPRD Kota Malang meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang untuk menghemat anggaran pada pelaksanaan kegiatan tahun 2026. Langkah tersebut diambil menyusul pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp284 miliar atau lebih dari 20 persen.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, opsi penghematan tengah dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 pada Rabu (5/11/2025) kemarin.

“Saat memilah RAPBD, kami melihat apa saja kegiatan rutin yang bisa disederhanakan sehingga ada efisiensi,” ujar Amithya, Kamis (6/11/2025).

Ia menilai pemotongan TKD tersebut cukup signifikan dan berpotensi melemahkan kekuatan fiskal daerah. Karena itu, DPRD mendorong Pemkot Malang menyusun strategi untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut. 

Tantangan itu, lanjut Amithya, semakin besar karena pada 2026 pemerintah daerah juga harus menyiapkan pembiayaan program Rp50 juta per RT, yang merupakan janji politik Wali Kota Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Ali Muthohirin.

Amithya menjelaskan bahwa pembahasan awal terkait strategi penyesuaian sudah dilakukan, salah satunya melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan program prioritas pada 2026. 

“Kemungkinan kami genjot di sisi itu,” tegasnya.

DPRD dan Pemkot Malang berencana mengintensifkan pemetaan potensi PAD, terutama sektor pajak dan retribusi daerah, seperti e-retribusi pasar, e-tax parkir, dan e-retribusi lainnya. PAD saat ini menyumbang sekitar 43 persen terhadap kemandirian fiskal Kota Malang.

“Kami juga mempertimbangkan kondisi masyarakat tahun depan, termasuk pertumbuhan ekonomi dan faktor penunjang lainnya,” pungkasnya. (*)