TIMES JATIM, BONDOWOSO – Salah satu potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso yang belum dimanfaatkan Pemkab adalah retribusi hasil hutan. Hal ini juga menjadi sorotan Fraksi PKB DPRD setempat. 

Juru Bicara Fraksi PKB, Mahfidz menjelaskan, satu langkah strategis yang perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan PAD, yakni memperkuat koordinasi antara Pemda dan Perhutani.

Hal ini penting kata dia, mengingat sebagian besar kawasan hutan di Kabupaten Bondowoso berada dalam pengelolaan Perhutani, termasuk aktivitas pemanfaatan hasil hutan seperti penjualan kayu dan produk non-kayu, termasuk kopi.

“Potensi penerimaan PAD dari retribusi hasil hutan yang belum tergarap secara optimal, baik karena keterbatasan data volume produksi, maupun belum adanya mekanisme pelaporan yang terintegrasi antara Perhutani dan perangkat daerah penghasil,” katanya, sebagaimana dikutip TIMES Indonesia dari PU F-PKB terhadap Raperda APBD 2026, Rabu (3/12/2025). 

Menurutnya, kurangnya koordinasi ini berpotensi menyebabkan ketidaktepatan dalam perhitungan target PAD, serta hilangnya peluang pendapatan yang seharusnya dapat masuk ke kas daerah.

Oleh karena itu lanjut dia, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dan terstruktur dengan Perhutani, khususnya terkait pendataan volume produksi kayu dan kopi, nilai penjualan, serta skema retribusi yang dapat diberlakukan.

Langkah ini kata Mahfidz, mencakup penyusunan format pelaporan berkala, sinkronisasi data potensi per petak hutan, serta kesepakatan bersama mengenai pola kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Menurutnya, dengan adanya koordinasi yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa potensi dari hasil hutan, baik kayu maupun kopi, dapat tercatat, terukur, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.

“Selain meningkatkan pendapatan daerah, sinergi ini juga akan memperkuat tata kelola pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dan mendukung program pembangunan daerah yang berbasis pada potensi sumber daya alam lokal,” pungkasnya. (*)