TIMES JATIM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan tengah membahas komponen pembentukan harga tes PCR. Ini dilakukan sebagai respon perintah Presiden, yang memerintahkan agar harga tes PCR (polymerase chain reaction) diturunkan. 

Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes RI dr Siti Nadia Tarmizi menegaskan, Kemenkes sedang menyusun skema akan konsultasi dengan penyedia alat tes PCR hingga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Sesuai arahan presiden ya kita akan berkonsultasi dengan berbagai pihak. Penyedia (alat tes PCR), distributor, lab swasta, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), LKPP," kata Nadia di Jakarta, Senin (16/8/2021).

Nadia mengatakan konsultasi bersama sejumlah pihak itu membahas komponen pembentukan harga yang meliputi biaya SDM, listrik, bahan habis pakai (tube, tip filter), APD, limbah, air dan reagen. 

Dia memastikan bahwa nantinya harga tes PCR akan merata di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dia memohon kepada petugas di lapangan melakukan tugas ini dengan jujur fan adil. Tujuannya biar masyarakat bisa menikmati layanan dengan baik.

"(Harga akan sama) seluruh Indonesia, nanti kita lihat apakah seperti rapid yang ada dua batas harga. Mohon semuanya bersabar dan Pemerintah RI akan lakukan yang terbaik agar harga sesuai perintah presiden," lanjut Nadia.

Sebagai informasi, sebelumnya, Jokowi memerintahkan agar harga tes polymerase chain reaction(PCR) diturunkan. Jokowi meminta agar biaya tes PCR di kisaran Rp 450-550 ribu. Sebelumnya, berdasarkan Surat Edaran Kemenkes nomor HK. 02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), ditetapkan batas tertinggi harga tes PCR adalah Rp 900.000. Ini untuk PCR permintaan mandiri.

"Saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran antara Rp 450.000 sampai Rp 550.000," dalam keterangannya melalui kanal YouTube Setpres, Minggu (15/8).(*)