TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Penasehat Mujadalah Kiai Kampung atau MKK, KH Marsudi Syuhud, begitu sangat mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai sangat pro rakyat. Salah satunya soal pendidikan di lingkungan guru dan turunnya biaya haji di tahun 2025.

Hal itu disampaikan KH Marsudi Syuhud, dalam jumpa pers forum MKK bertajuk “Apresiasi Kebijakan Pro Rakyat Presiden Prabowo Subianto bersama masyarakat Suku Tengger” yang digelar di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, bersama pengurus MKK dan tokoh adat Suku Tengger bersama petani setempat, Sabtu (2/1/2025).

Dalam kesempatan itu, KH Marsudi Syuhud, yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau Waketum MUI menyampaikan, kebijakan Presiden Prabowo, yang dianggap pro rakyat tersebut begitu sangat membantu bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya biaya haji yang kini sudah diturunkan.

KH Marsudi mengungkapkan, kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama RI dan DPR RI (Komisi VIII), yang telah menyepakati dan memutuskan untuk menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025.

 Setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp 55.431.750,78 untuk tahun 2025. Pada tahun 2024, sebesar Rp 56.046.172,60. Untuk rerata nilai manfaatnya tahun 2024 senilai Rp 37.364.114,40. Untuk tahun 2025 senilai Rp 33.978.508,01. Untuk Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji 2024 senilai Rp 93.410.286. Pada tahun 2025 senilai 89.410.258,79.

Dari kebijakan penurunan tersebut, untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025 mengalami penurunan senilai Rp 614.420,82. Untuk Nilai Manfaat turun senilai Rp 3.385.606.39. Untuk BPIH turun senilai Rp 4.000.027,21.

 Kebijakan tersebut dinilai sangat bermanfaat dan dirasakan langsung oleh umat Islam di Indonesia.

“MKK sangat mengapresiasi dan berharap untuk terus melahirkan program yang betul-betul dirasakan langsung manfaatnya oleh umat,” ucap dia.

Menurut dia, beberapa kebijakan yang telah dibuat bagi para guru, dan itu adalah suatu kabar gembira untuk para guru dan ASN maupun Non-ASN untuk kesejahteraan bagi mereka, hal itu juga akan meningkatnya kualitas dunia pendidikan.

“Guru ASN sekarang mendapatkan gaji tambahan satu kali gaji pokok. Sedangkan untuk guru Non-ASN atau honorer mendapatkan tunjangan profesi senilai Rp 2 juta per bulan (bagi yang sudah proses sertifikasi),” terang KH Marsudi Suhud, terkait biaya haji dan dunia pendidikan di forum Mujadalah Kiai Kampung atau MKK di Kabupaten Probolinggo. (*)