TIMES JATIM, SURABAYA – Fraksi Partai Gerindra, melalui juru bicara Cahyo Harjo Prakoso, menegaskan pentingnya transformasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim menjadi Bank Perekonomian Rakyat. 

Perubahan ini mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (16/12/2024) kemarin.

Paripurna tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur (Perseroda) untuk pembangunan ekonomi daerah.

Amanat UU dan Membuka Peluang Baru

Menurut Cahyo, transformasi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Namun, lebih dari itu, perubahan ini menjadi peluang bagi Jawa Timur untuk memperkuat ekonomi daerah.

“Transformasi ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas. Bank Perekonomian Rakyat harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah, khususnya untuk membiayai UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian kita,” ujar Cahyo.

Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi Daerah

Fraksi Gerindra menekankan bahwa perubahan ini harus membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan.

“Bank ini tidak boleh hanya fokus pada profit, tetapi juga menjadi penggerak utama pemberdayaan masyarakat, khususnya di daerah terpencil,” lanjutnya.

Lebih dari sekadar ganti nama, Cahyo menyebutkan bahwa transformasi ini adalah momentum membangun ekonomi daerah yang lebih inklusif dan memberdayakan masyarakat kecil.

Transparansi dan Pengawasan DPRD Jatim

Cahyo juga menegaskan pentingnya pengawasan dari DPRD dalam memastikan transformasi ini berjalan transparan dan akuntabel. Menurutnya, Fraksi Gerindra akan terus memantau setiap langkah proses transformasi.

"Kami akan memastikan proses ini berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.

Tujuh Poin Penting Fraksi Gerindra Terkait Raperda

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menyampaikan tujuh poin penting terkait transformasi BPR Jatim menjadi Bank Perekonomian Rakyat, yakni perluasan ruang usaha agar sejauh mana transformasi ini akan memperluas layanan bank terlihat jelas.

Lalu fraksi Gerindra mempertanyakan efisiensi biaya sosialisasi untuk mempersiapkan keuangan daerah dalam mendukung sosialisasi transformasi ini.

"Ada juga poin strategi penambahan modal yang harus dilakukan hati-hati agar tidak membebani APBD," sebutnya.

Poin berikutnya adalah diferensiasi dengan Bank Jatim untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan antara Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Jatim.

Poin selanjutnya adalah bank ini harus tetap mengutamakan komitmen fungsi sosial dalam mendukung ekonomi masyarakat. Berikutnya mengenai kesiapan Institusi dan mitigasi risiko.

"Analisis kesiapan dan mitigasi risiko harus diperhatikan untuk memastikan transformasi selesai tepat waktu," tegasnya.

Sebagai pemegang saham mayoritas, Cahyo meminta Pemprov Jatim harus dominan dalam pengambilan kebijakan strategis.

“Pengawasan Pemprov Jatim sebagai pemegang saham mayoritas harus tetap dominan dalam pengambilan kebijakan strategis untuk menjaga arah bank tetap sesuai tujuan pembangunan daerah,” tegas ketua DPC Gerindra Surabaya tersebut.

Langkah Strategis untuk Ekonomi Berkelanjutan

Transformasi BPR Jatim menjadi Bank Perekonomian Rakyat diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendukung inklusi keuangan di Jawa Timur. Dengan fokus pada UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, bank ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi berkelanjutan.

Fraksi Gerindra menekankan pentingnya eksekusi yang cermat, sosialisasi yang efisien, dan pengawasan yang ketat agar transformasi ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.

"Transformasi BPR Jatim menjadi Bank Perekonomian Rakyat bukan sekadar formalitas. Ini adalah peluang untuk membangun ekonomi yang inklusif, memberdayakan UMKM, dan memperkuat akses keuangan di Jawa Timur. Semua pihak, termasuk DPRD dan Pemprov, harus bersinergi untuk memastikan keberhasilan langkah strategis ini," pungkasnya. (*)