TIMES JATIM, LUMAJANG – Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa di Lumajang, Jawa Timur, berakhir ricuh pada Jumat (5/7/2024) siang. 

Ketegangan memuncak saat para mahasiswa mencoba menerobos masuk ke kantor bupati, yang kemudian berujung pada bentrokan dengan aparat kepolisian.

Kericuhan terjadi saat mahasiswa memaksa masuk ke kantor bupati dan terlibat aksi dorong dengan polisi.

Situasi semakin memanas ketika para mahasiswa mengetahui jika Penjabat atau Pj Bupati dan Sekda Kabupaten Lumajang tidak berada di tempat karena sedang dinas luar kota.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang, Ahmad Taufik Hidayat, menjelaskan jika pimpinannya tidak dapat ditemui karena sedang berada di luar kota.

"Karena memang pimpinan (PJ Bupati dan Sekda, red) tidak ada di tempat, jadi memang belum ada arahan lebih lanjut," jelasnya.

Saat situasi semakin tidak terkendali, polisi terpaksa membubarkan massa dengan menggunakan mobil water cannon.

Penyemprotan air dilakukan setelah salah satu demonstran terluka, yang kemudian memicu aksi perusakan fasilitas umum oleh massa yang semakin tidak terkendali.

Sebelumnya, para mahasiswa menggelar aksi dengan membakar keranda mayat di depan kantor bupati sebagai simbol penolakan terhadap kebijakan penghapusan honor guru non-nomor induk pegawai (NIP).

Menurut mereka, kebijakan itu akan menyengsarakan para guru dan berdampak negatif pada dunia pendidikan.

"Kami ke sini membawa suara para guru yang telah terdzalimi, tetapi kami malah dianggap hewan yang tidak diperbolehkan masuk," ujar Sohib, koordinator aksi.

Massa menolak untuk membacakan tuntutan mereka sebelum bertemu langsung dengan Pj Bupati dan Sekda.

"Kami tidak mau membaca tuntutan kami sebelum menemui Pj Bupati dan Sekda," terangnya.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menyatakan akan mengkaji lebih lanjut tuntutan terkait penghapusan honor guru non-NIP bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kemarin dijadwalkan untuk bertemu dengan BPK, bagaimana solusi yang harus dilakukan," jelas Taufik.

Setelah tidak berhasil menemui pejabat terkait, massa akhirnya membubarkan diri dan meninggalkan Kantor Bupati Lumajang. (*)