TIMES JATIM, SURABAYA – Pemerintah tengah melakukan perbaikan data penerima manfaat bantuan sosial agar tepat sasaran. Demikian ungkap Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS).

Ia menerima keluhan dari warga Surabaya mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai tidak tepat sasaran. Keluhan tersebut disampaikan saat Sosialisasi Empat Pilar di Surabaya pada Jumat (27/2/2025).

Salah seorang peserta acara, Endang, dengan tegas mengungkapkan kekecewaannya terhadap distribusi BLT.

Endang menyoroti kenyataan bahwa beberapa warga yang seharusnya tidak berhak, terutama yang secara ekonomi tergolong mampu, justru mendapatkan bantuan.

Sementara itu, sejumlah warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdata dalam penerima bantuan.

“Kenapa orang yang mampu malah dapat bantuan, sedangkan yang membutuhkan tidak terjangkau? Ini kesannya salah sasaran,” kata Endang dengan nada penuh keprihatinan.

Menanggapi hal tersebut, Bambang Haryo memberikan penjelasan bahwa pemerintah tengah melakukan langkah-langkah perbaikan terkait data penerima bantuan sosial.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah kini tengah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk membentuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program ini merupakan langkah konkret dari Presiden Prabowo Subianto, untuk memperbaiki kesalahan dalam data penerima bantuan sosial di Indonesia.

“DTSEN ini adalah gebrakan dari Pak Prabowo untuk memastikan data penerima bantuan sosial lebih akurat, agar bantuan yang diberikan tepat sasaran,” ujar Bambang Haryo, yang juga merupakan anggota Komisi VII DPR RI.

Bambang Haryo, yang juga Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR, menegaskan bahwa dirinya siap menjembatani masalah yang muncul terkait ketidaktepatan data penerima bantuan sosial di lapangan.

Ia berharap masalah ini dapat segera diselesaikan untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Selain masalah BLT, dalam kesempatan tersebut, Bambang Haryo juga menyampaikan pentingnya sektor industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam perekonomian Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa sektor industri memberikan kontribusi sekitar 22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sementara sektor pariwisata menyumbang sekitar 6 persen terhadap pendapatan negara.

Lebih lanjut, Bambang Haryo menegaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif memiliki peran sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia, dengan kontribusi sekitar 97 persen.

Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk terus memberikan dukungan kepada sektor-sektor ini agar dapat berkembang dan membantu mengurangi tingkat pengangguran.

“Jika sektor ini melemah, tingkat pengangguran akan meningkat drastis. Maka dari itu, kita harus pastikan UMKM terus berkembang dan mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah,” tegasnya.

Selain itu, Bambang Haryo juga menyoroti langkah tegas Presiden Prabowo dalam menertibkan industri pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin resmi.

Menurutnya, banyak perusahaan tambang yang selama ini beroperasi secara ilegal dan hasil keuntungannya mengalir ke luar negeri.

“Pak Prabowo menemukan bahwa sekitar 30-40% industri tambang dan kelapa sawit tidak memiliki izin resmi. Oleh karena itu, pemerintah akan mengambil alih sektor-sektor ini agar hasilnya dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat,” jelas Bambang Haryo.

Kemudian, Presiden Prabowo juga akan menerbitkan peraturan yang mewajibkan semua hasil pertambangan dan kelapa sawit disimpan di dalam negeri selama 10 tahun sebelum boleh dikirim ke luar negeri.

"Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak,” tambahnya.

Dalam sesi wawasan kebangsaan, Prof. Darsana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya menyampaikan materi bertajuk Mengejawantahkan Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara Menuju Indonesia Emas.

Ia menyoroti berbagai persoalan politik dan ekonomi yang dapat menghambat kemajuan Indonesia, seperti meningkatnya kasus korupsi, politik oligarki, lemahnya penegakan hukum, meningkatnya utang negara, serta menurunnya indeks demokrasi.

Selain itu, Prof. Darsana juga membahas beberapa tantangan kontemporer yang dapat mengganggu pencapaian visi Indonesia Emas, seperti: Indonesia Gelap vs Efisiensi, Bayar Bayar Bayar vs Profesionalitas Polri, KaburAjaDulu vs Indonesia Lebih Baik.

Ia juga menekankan perlunya membangun kembali karakter bangsa yang kuat, berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dengan menumbuhkan semangat kebersamaan, gotong royong, kepedulian sosial, dan tanggung jawab.

Anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Gerindra, Cahyo Harjo Prakoso, yang turut hadir dalam acara ini, menanggapi berbagai pertanyaan sosial yang diajukan peserta. Ia menekankan pentingnya pengurangan disparitas ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cahyo, ketua DPC Partai Gerindra Surabaya ini juga menyoroti kebijakan Presiden Prabowo yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama di sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial.

“Langkah-langkah yang diambil pemerintah saat ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia merasakan manfaat dari kekayaan negara ini, bukan hanya segelintir pihak,” ujarnya. (*)