TIMES JATIM, KEDIRI – Memasuki tahun 2025, kinerja APBN Kediri Raya mengalami kontraksi, baik sisi penerimaan maupun sisi belanja. Sisi penerimaan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 10,45 persen baik dari sektor perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

Sementara dari sisi belanja, Belanja pemerintah pusat tumbuh negatif 30,98 persen. Untungnya untuk Belanja Transfer ke Daerah masih tumbuh positif 2,8 persen. 

"APBN Kediri Raya mengalami kontraksi dari sisi penerimaan maupun belanja, namun tetap menyisakan optimisme, mengingat masih mampu memberikan surplus," tutur Kepala KPPN Kediri Moch Izma Nur Choironi, Jumat (28/02/2025). 

Total penerimaan APBN Kediri Raya di awal 2025 sebesar Rp2.189,70 miliar terdiri perpajakan sebesar Rp2.156,76 miliar tumbuh positif 10,15 persen dan PNBP sebesar Rp32,93 miliar tumbuh minus 26,41 persen.  

Penerimaan tersebut masih didominasi dari sektor bea dan cukai, dimana KPP BC TMC Kediri membukukan penerimaan sebesar Rp2.052,03 miliar atau 7,86 persen dari target tahun 2025 sebesar Rp26.126,51 miliar, tumbuh negatif 8,79 persen.

Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan Bea Masuk sebesar Rp0,311 miliar (5,97% dari target Rp5,20 miliar) dan cukai sebesar Rp2.051,72 miliar (7,85 persen dari target Rp26.131,30 miliar).

"PNBP masih didominasi oleh PNBP Lainnya membukukan penerimaan sebesar Rp32,93 miliar sedangkan pendapatan dari BLU belum mencatatkan nilai/nihil," tuturnya. 

Sedangkan dari sisi belanja, Sampai dengan akhir Januari 2025 belanja wilayah Kediri Raya sebesar Rp1.025,32 miliar (11,93 persen dari pagu sebesar Rp8.595,46 miliar) terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp73,88 miliar dan Transfer ke Daerah sebesar Rp951,43 miliar.

Penyerapan Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari Belanja Pegawai dari pagu Rp1.147,06 miliar telah realisasi sebesar Rp67,36 miliar (5,87 perse), Belanja Barang telah realisasi sebesar Rp6,44 miliar dari pagu sebesar Rp593,29 miliar (1,09 persen) dan Belanja Modal terserap sebesar Rp0,07 miliar dari pagu sebesar Rp211,59 miliar (0,03 persen), sedangan Belanja Bantuan Sosial belum ada serapan.

Belanja Transfer ke Daerah meliputi Dana Bagi Hasil terserap sebesar Rp24,54 miliar (6,26 persen), Dana Alokasi Umum sebesar Rp595,58 miliar (14,94 persen), Dana Alokasi Khusus non Fisik terserap sebesar Rp206,56 miliar (16,85 persen), dan Dana Desa terserap sebesar Rp124,76 miliar (15,55 persen). 

"Sedangkan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Insentif Fiskal masih belum ada realisasi," tutupnya. (*)