TIMES JATIM, GRESIK – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nila Yani Hardiyanti, mendorong pelaku seni dan budaya serta pegiat ekonomi kreatif di Kabupaten Gresik untuk segera mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas karya yang dihasilkan. 

Hal tersebut disampaikan Nila Yani saat menjadi narasumber dalam Seminar Ekonomi Kreatif yang digelar Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparekrafbudpora) Gresik di Gedung Nasional Indonesia (GNI), Sabtu (20/12/2025).

Menurut Nila, setiap karya seni harus dilindungi secara hukum agar memiliki nilai ekonomi yang jelas dan diakui. Ia menegaskan, HAKI bukan hanya soal perlindungan karya, tetapi juga berkaitan dengan royalti dan hak ekonomi bagi para seniman.

“Pegiat seni harus mengurus hak kekayaan intelektual seluruh karyanya. Ini menyangkut hak atas karya, royalti, dan perlindungan agar karya seniman semakin dihargai,” ujarnya.

Nila juga mengingatkan Pemkab Gresik dan seluruh pegiat seni agar bersama-sama mendorong pengurusan HAKI. Saat ini, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas hak cipta untuk melindungi karya seniman dan pelaku ekonomi kreatif.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya regenerasi di dunia seni dan budaya. Nila mengaku khawatir jika karya-karya besar tidak memiliki penerus dari kalangan generasi muda.

“Regenerasi ini PR kita bersama. Seniman muda harus diberi ruang dan pendampingan. Harus ada kepanjangan tangan agar mereka mau mendalami seni dan budaya lokal, seperti damar kurung dan lainnya. Ini perlu sinergi semua pihak, termasuk pemerintah daerah,” jelasnya.

Dari sisi legislasi, Nila menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI saat ini tengah memperjuangkan sejumlah regulasi. Salah satu fokus utamanya adalah membuka akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif melalui kredit usaha rakyat (KUR).

“Siapa bilang pelaku ekraf tidak butuh modal? Justru itu pentingnya HAKI. Nantinya, bank-bank Himbara akan diperintahkan menyalurkan KUR Ekraf tanpa jaminan. Ini sedang kami perjuangkan,” tegasnya.

Selain pembiayaan, Komisi VII juga mendorong adanya keringanan pajak untuk subsektor film dan animasi. Nila mencontohkan kesuksesan film animasi nasional 'Jumbo' yang mampu meraih pasar luas dan menjadi film terlaris.

“Dari situ terlihat bahwa subsektor film dan animasi memiliki potensi besar. Karena itu, kami ingin mendorong keringanan pajak agar ekosistem ekonomi kreatif, khususnya animasi, bisa tumbuh lebih kuat,” pungkasnya. (*)