TIMES JATIM – Persaingan tinggi antar lembaga jasa keuangan dan kontraksi ekonomi nasional dan internasional memaksa bank harus ekstra bekerja keras.

Salah satu kekuatan industri keuangan perbankan ada di formasi pengurusnya disamping IT development, strategi dan visi bisnisnya. 

Dalam situasi keuangan daerah dan keuangan APBN yang ketat. Anggaran pemerintah sangat ketat, semua harus bekerja hemat, semua harus bekerja cermat. 

Beberapa perusahaan mem-PHK karyawan, beberapa hunian hotel sepi turun okulansinya dari 70-80 persen menjadi 40- 50 persen, harga saham beberapa perusahaan merosot, dana murah sulit.

Manajemen bank harus memeras otak. Menurut sigi terakhir, banyak bank kecil dan BUMD di Indonesia yang sulit membiayai operasional dan kembang kempis. 

Banyak pimpinan daerah yang ingin mencari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) untuk membangun daerahnya. Juga banyak gubernur yang mau cari tahu bagaimana mendorong capaian laba dari BUMD dimana Pemda adalah pemegang saham terbesar.

Situasi inilah yang membuat para gubernur baru ingin terus memperkuat Good Corporate Governance ( GCG ) di bank daerahnya dan  menjadi BUMD yang handal, menghasilkan PAD.

Terlebih Peraturan OJK Nomor 12/ 2020 mengharuskan Bank Daerah memiliki modal inti minimal 3 Triliun. Peraturan ini mestinya berlaku sejak Desember 2024. Bila tidak potensial akan menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Dampak kebijakan efisiensi juga menyempitkan porsi kucuran Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat. Hal ini memaksa kepala Daerah dan DPRD putar otak untuk bisa mendapatkan pundi-pundi pendapatan daerah. 

Para gubernur, bupati, wali kota dan DPRD pun berharap BUMD bisa menjadi pundi utama yang mampu menyumbang PAD sebesar-besarnya. Namun sayangnya, kerapkali data menunjukkan sebaliknya. 

Banyak BUMD yang dibiayai oleh dana APBD tak cukup signifikan menyumbang deviden atau labanya pada PAD. Bahkan ada yang rugi bertahun tahun, akhirnya ditutup.

Banyak gubernur yang mau cari tahu bagaimana mendorong capaian laba daru BUMD dimana Pemda adalah pemegang saham terbesar.

Situasi inilah yang membuat para gubernur baru ingin terus memperkuat Good Corporate Governance ( GCG ) di bank daerahnya dan  menjadi BUMD yang handal, menghasilkan PAD.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara khusus menyampaikan apresiasi bahwa di tengah kondisi tersebut, Bank Jatim bisa gagah menunjukkan prestasi gemilangnya sebagai bank pembangunan daerah terbaik di Indonesia. 

Bahkan, kesuksesan capaian Bank Jatim membuat banyak gubernur dari provinsi lain tertarik dan menjadikan Bank Jatim untuk belajar. 

"Saya mendapat tamu setidaknya dua gubernur dan 5 provinsi yang akan kolaborasi dan kerjasama Kelompok Usaha Bank ( KUB ) dengan Bank Jatim. Terang kepada saya disampaikan bahwa mereka ingin belajar  mendapatkan pengalaman tata kelola perusahaan yang baik, GCG," papar Khofifah di sela sela RUPS Bank Jatim tahun buku 2024 di Surabaya, Kamis (22/5/2025).

Lebih lebih dalam laporan auditednya pada tahun buku 2024 terkonfirmasi bahwa Bank Jatim mencapai laba -bank only- yang tertinggi diantara 27 BPD di Indonesia yaitu Rp1,281 triliun dan menyumbang deviden yang cukup besar pagi PAD provinsi, kabupaten, kota dan pemegang saham masyarakat umum lainnya.

Namun demikian, sebagai Pemegang Sham Pengendali (PSP), Khofifah mengingatkan agar Bank Jatim tak berpuas diri, karena tantangan ke depan tidaklah ringan. 

“Bank Jatim harus terus mengedepankan prinsip kehati hatian, meningkatkan manajemen risiko, dan penguatan SDM serta teknologi perbankan yang lebih baik, digital banking yang cocok untuk generasi Z,” ujarnya. (*)

Dalam RUPS yang digelar di Kantor Pusat Bank Jatim Kamis 22 Mei 2025 kemarin, Gubernur Khofifah juga menyaksikan pengumuman formasi baru Komisaris dan Direksi Bank Jatim hasil panitia seleksi yang dipimpin Prof. Muhammad Nuh, tokoh kenamaan asal Jatim.

Susunan baru pengurus Bank Jatim yaitu Direktur Utama Winardi Legowo, Wakil Direktur Utama Arief Wicaksono, Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah Tonny Prasetyo, Direktur Kepatuhan Umi Rodiyah.

Kemudian Direktur Keuangan, Treasury & Global Service Wahyukusumo Wisnubroto, Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan Arif Suhirman, Direktur IT Digital & Operasional Wiweko Probojakti dan Direktur Manajemen Resiko Wioga Adhiarma Aji. 

Berikutnya, Dewan Pengawas Syariah meliputi, Ketua KH Afifuddin Muhajir dan dua anggota lainnya, yakni Prof Muhammad Nasih serta Ir Tahmid Mashudi.  

Sedangkan Dewan Komisaris meliputi, Komisaris Utama Independen Adi Sulistyowati, Komisaris Adhy Karyono, Komisaris Independen Muhammad Mas'ud, Komisaris Independen Dadang Setiabudi, Komisaris Independen Asri Agung Putra dan Nurul Ghufron Komisaris Independen. 

Pada seluruh direksi, dewan komisaris dan juga dewan pengawas syariah yang baru saja diumumkan, Gubernur Khofifah menitipkan pesan agar ke depan Bank Jatim mampu berusaha bersama sama mewujudkan Jatim sebagai gerbang baru nusantara.

“Untuk bisa mewujudkan Jawa Timur sebagai pintu gerbang baru Nusantara butuh penguatan ekosistem industri, perdagangan dan BUMD keuangan yang lebih baik dan kontributif terhadap perekonomian daerah," papar Khofifah. 

Bank Jatim diharapkan membaca perkembangan bisnis dan menguatkan strategi pencapaiam visi misi dan soliditas di jajaran pengurus. 

Dalam pengumuman RUPS ini, Khofifah mempercayakan kader karier internal Bank Jatim lebih banyak dari formasi sebelumnya.

Di sisi lain, Prof. Rhenald Kasali, ekonom Universitas Indonesia memuji Bank Jatim sebagai bank dengan kedekatan dan peran yang baik dalam UMKM Jawa Timur.

“Peran ekonomi Bank Jatim dalam konteks ekonomi lokal sangat kuat dan memperkuat pondadi ekonomi Jatim,” katanya. 

Hal ini membuktikan manajemen periode sebelumnya yang digawangi Dirut Busrul Iman telah bekerja handal dan berhasil membangun Bank Jatim kuat dan progresif.(*)