TIMES JATIM, SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jatim Fraksi Partai Gerindra Cahyo Harjo Prakoso menggelar Sarasehan Sosial Membangun Solidaritas di Tengah Keberagaman: Tantangan dan Solusi di Elmi Hotel Surabaya, Sabtu (16/11/2024) petang. Turut hadir, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Restu Novi Widiani sebagai narasumber. 

Cahyo mengajak masyarakat untuk memperkuat persatuan bangsa sebagaimana nilai-nilai luhur Pancasila. Karena beragam tantangan baik disrupsi informasi maupun globalisasi sudah ada di depan mata. 

Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso saat membuka Sarasehan Sosial di Elmi Hotel Surabaya, Sabtu (16/11/2024). (FOTO: Lely Yuana/TIMES Indonesia)

Tantangan keberagaman, disrupsi informasi, dan globalisasi harus disikapi dengan bijaksana. Namun, rupanya ada tantangan utama dalam setiap perbedaan tersebut. 

"Sumber problem dalam perbedaan ini sebenarnya adalah ketimpangan ekonomi," kata Cahyo.

Ia mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim telah memiliki konsentrasi dalam perbaikan ekonomi sesuai prinsip ekonomi kerakyatan dan ekonomi Pancasila seperti gagasan Presiden Prabowo dan Gibran untuk mewujudkan persatuan nasional. Tujuannya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.

"Ketika kesenjangan ekonomi semakin kecil, disparitas makin kecil, persatuan semakin kuat," tegasnya.

Sarasehan Sosial DPRD Jatim di Elmi Hotel Surabaya, Sabtu (16/11/2024). (FOTO: Lely Yuana/TIMES Indonesia)

Cahyo juga memaparkan prinsip ekonomi Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan, berpihak pada kepentingan nasional, egaliter dan kerakyatan serta berkeadilan sosial. Begitu pula nilai gotong royong harus tetap ada dan tetap kuat di perkampungan.

Kadinsos Jatim Restu Novi Widiani yang juga merupakan Pjs Wali Kota Surabaya mengungkapkan, peran dinas sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial berseiring dengan harapan DPRD Jatim sebagai mitra pemerintah.

Tugas dinas sosial masuk dalam Asta Cita nomor tiga- salah satunya membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. 

"Jatim terdiri dari 41,42 juta jiwa. Jumlah penduduk ini memiliki latar belakang beragam. Termasuk dari sisi ekonomi maupun sosial, sehingga bukan perkara mudah mengelola provinsi ini," ujarnya.

Sikap individualisme, meningkatnya angka kriminalitas dan judi merupakan bagian dari bencana sosial yang muncul akibat kesenjangan ekonomi. Ia berharap agar masyarakat memiliki solidaritas tinggi agar tercipta suasana aman dan kondusif.

Sementara pemerintah akan mengoptimalkan kebijakan dari pemerintah daerah kabupaten, kota, provinsi, legislatif sehingga meminimalisir ancaman yang disebabkan oleh globalisasi dan sumber problem bencana sosial.(*)