TIMES JATIM, BONDOWOSO – Sebanyak 498 rumah tangga di Bondowoso akhirnya bisa menikmati aliran listrik berkat program sambungan gratis dengan daya 450 VA dan 900 VA. 

Bantuan ini mencakup pemasangan KWh meter, kabel, fitting lampu, saklar, lampu, serta token listrik perdana senilai Rp300 ribu. Seluruh biaya pemasangan ditanggung pemerintah.

Penerima manfaat berasal dari lima kecamatan, yakni Maesan, Wringin, Binakal, Grujugan, dan Jambesari Darus Sholah. 

Program bertajuk Bondowoso Menyala ini diserahkan secara simbolis di Aula Gus Dur, Kecamatan Maesan, pada Jumat (8/8/2025).

Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menjelaskan bahwa bantuan berasal dari dana Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas ESDM.

Ia menambahkan, program ini mengurangi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Apalagi ada sekitar 5 ribu rumah tangga di 31 dusun yang masih belum teraliri listrik.

Meski begitu kata dia, untuk menuntaskan sisanya, dibutuhkan berbagai skema lain, mengingat regulasi melarang penganggaran pemasangan listrik di APBD kabupaten.

Salah satu langkah yang ditempuh,l lanjut dia, adalah mengajak PT Medco berkontribusi melalui program CSR.

“Bukan hanya untuk rumah tangga, tapi juga penerangan jalan umum. Ini sudah kami sampaikan ke Medco,” ujarnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tohari mengungkapkan, sejak 2004 sebenarnya Pemkab Bondowoso sudah menganggarkan bantuan KWh dan jaringan listrik.

Namun kata dia, Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2014 melarang APBD digunakan untuk bantuan listrik, baik jaringan maupun KWh meter gratis.

“Sehingga untuk jaringan listrik dan listrik gratis, kami mengandalkan APBN dan APBD Provinsi,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama legislatif tidak hanya menunggu bantuan dari pusat dan provinsi. Tahun lalu, bantuan dari APBN telah direalisasikan, dan beberapa bulan lalu PLN juga melakukan pemasangan.

Tohari menegaskan, Pemkab memiliki data by name by address rumah yang belum teraliri listrik. Angka ini bahkan berpotensi terus bertambah seiring pembangunan rumah baru.

 “Ini terus kami komunikasikan dengan DPR RI dan DPRD Provinsi. Pemda tentu tidak tinggal diam,” pungkasnya.(*)