TIMES JATIM, SURABAYA – Pemerintah telah menetapkan penghentian impor gula kristal putih mulai 2026. Hal tersebut diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Abdul Roni.

“Ini sudah menjadi kesepakatan lintas kementerian dalam rapat koordinasi bersama Menko Pangan. Gula kristal putih kita aman di 2026. PR besar kita adalah gula rafinasi yang kekurangannya sekitar 5 juta ton, dan itu ditargetkan selesai paling lambat 2029,” kata Abdul Roni saat menghadiri acara National Sugar Summit (NSS) 2025 yang digelar PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) di Grand City Surabaya, Rabu (17/12/2025).  

Untuk mencapai target tersebut, kata dia, Kementerian Pertanian meningkatkan program bongkar ratoon yang menyasar tebu rakyat sebagai plasma pabrik gula.

Petani mendapatkan bantuan benih, biaya bongkar ratoon, subsidi pupuk, serta akses KUR untuk mendorong peremajaan dan perluasan lahan.

“Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,6 triliun untuk bongkar ratoon seluas 100 ribu hektare. Tahun depan kurang lebih sama, karena kuantumnya juga 100 ribu hektare,” jelasnya.

Selain perluasan areal tanam, pemerintah juga mendorong revitalisasi dan modernisasi pabrik gula guna meningkatkan rendemen.

Abdul Roni menyebut sejumlah BUMN gula, termasuk SGN, telah melakukan investasi besar untuk pembaruan mesin dan teknologi.

Dari sisi regulasi, pemerintah membuka ruang nilai tambah melalui pengembangan etanol. Molases atau tetes tebu diharapkan menjadi sumber energi alternatif sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

“Tiga kunci swasembada gula itu jelas: luas tanam harus bertambah, rendemen pabrik meningkat, dan tata niaga dibenahi agar tidak saling substitusi. Dengan itu, kemandirian gula dan energi berbasis bioetanol bisa kita capai,” pungkas Abdul Roni.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi, menyebut jika National Sugar Summit (NSS) 2025 digelar sebagai bentuk dukungan konkret terhadap agenda strategis pemerintah, khususnya swasembada gula dan energi.

Forum ini mempertemukan pemerintah, BUMN, swasta, serta petani tebu untuk mempercepat terwujudnya swasembada gula nasional.

“Forum ini untuk merajut seluruh ekosistem gula. Kita undang BUMN, swasta, petani, hingga penyedia jasa industri gula. Harapannya, dari sini lahir rekomendasi kebijakan agar pemerintah bisa bergerak lebih agile dan lebih cepat menuju swasembada,” ujar Mahmudi.

Mahmudi juga mengapresiasi dukungan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, melalui sejumlah program strategis seperti bongkar ratoon, penyaluran Kredit Usaha Rakyat, hingga subsidi pupuk ZA. 

Namun, kata Mahmudi, masih terdapat tantangan yang perlu segera dibenahi, salah satunya rembesan gula rafinasi yang berdampak pada petani tebu rakyat.

“Kami mendorong adanya Cadangan Pemerintah Pusat Gula agar ada kepastian penyerapan hasil panen petani. Selain itu, kami mengusulkan HAP tetes dan mendorong pabrik gula lebih responsif terhadap kesejahteraan petani, tentunya dalam pembinaan Direktorat Jenderal Perkebunan,” tegasnya. (*)