TIMES JATIM, JEMBER –

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember ikut menyoroti banjir yang terjadi di sejumlah komplek perumahan di Jember.

Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengatakan, pemerintah daerah harus memperketat pengawasan terhadap sektor properti dan perumahan di Jember.

​"Kami akan melihat dari semua perumahan apakah site plan-nya sesuai dengan perizinannya," kata Ardi, Rabu (17/12/2025).

Dia mengatakan, jika ditemukan indikasi pelanggaran, seperti menggunakan sempadan sungai untuk bangunan, maka pemerintah harus memberikan sanksi yang jelas.

"(Sanksi diberikan) baik dari Pemerintah Kabupaten maupun asosiasi pengembang terkait," tegasnya.

Ardi menerangkan, ​sejalan dengan berlakunya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru pada Januari 2026, koordinasi pengawasan akan diperkuat di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan SDA.​

Pemerintah, lanjutnya, dalam waktu dekat berencana memanggil para pengembang untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan perizinan secara menyeluruh.

Menurutnya, langkah ini diambil guna memastikan keamanan warga dan mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan.

​"Kami akan tindak tegas pengembang yang ndablek atau bertindak semaunya tanpa mengikuti site plan. Ini menjadi perhatian agar pengembang lain tidak nakal dan mendirikan perumahan sesuai aturan yang berlaku," kata Ardi tegas.

​Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk mencari siapa yang salah atau benar dalam konteks bencana alam, melainkan sebagai upaya nyata mencari solusi jangka panjang agar masyarakat tidak lagi terdampak banjir akibat tata kelola lahan yang buruk. (*)