TIMES JATIM, SURABAYA – Jelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 27 November 2024, Anggota Komite III DPD RI Dr. Lia Istifhama M.E.I melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Sosial  Provinsi Jawa Timur, Selasa (26/11/24).

Kehadiran senator yang akrab disapa Ning Lia itu disambut secara langsung oleh Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novi Widiani dengan didampingi Sekretaris Dinas Sosial Jatim Sekdis Yusmanu, Sukardi selaku Kabid penanganan bencana termasuk dapur umum yang merupakan partner dari BPBD Provinsi Jawa Timur serta jajaran Kepala Bidangan Dinsos Jatim.

Dalam kesempatan tersebut, Keponakan Gubernur Jatim 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa, melakukan pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan  Sosial, khususnya terkait lsu Penyalahgunaan  Bantuan Sosial dalam Penyelenggaraan Pemilihan  Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

"Kunjungan kerja kami hari ini ke Dinsos Provinsi Jatim adalah mengemban tugas DPD RI untuk melakukan pengawasan terkait Pilkada Serentak yang digelar Rabu (27/11/2024) besok. Baik terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyaluran Bantuan Sosial atau Bansos Dinas Sosial Jatim," katanya, Selasa (26/11/2024).

Terlebih lagi, tragedi bencana yang terjadi di berbagai daerah di Jatim, bisa jadi berpotensi adanya penyalahgunaan bansos dan juga bisa menjadi kendala bagi pendistribusian logistik Pilkada yang akan berlangsung Rabu (27/11/2024).

“Hasil pertemuan dengan Bu Kadis dan Jajaran Dinas Sosial Jatim, bahwa semua bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jatim murni atas kemanusiaan dan kebutuhan atas tanggap darurat kebencanaan. Dengan kata lain tidak ada satupun Bansos yang ber afiliansi dengan paslon pilkada manapun,” kata Ning Lia.

Legistator milenial tersebut juga mengapresiasi langkah Dinas Sosial Jatim terkait distribusi logistik Pilkada.

“Dinas Sosial Jatim juga menyampaikan bahwa mereka melakukan koordinasi multisektoral, diantaranya dengan penyelenggara pemilu berkaitan dengan distribusi ke area rawan bencana yang melibatkan Dinsos dan BPBD Jatim. Sebagai contoh ketersediaan perahu karet, tenda darurat, dan sebagainya. Jadi BPBS Jatim telah secara gamblang menunjukkan kerja aktif kesuksesan Pilkada serentak, terutama saat pencoblosan Rabu besok,” imbuhnya.

Sedangkan Kadinsos Jatim, Restu Novi Widiani selain menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota DPD RI Lia Istifhama ke Dinas Sosial Jatim, juga menyampaikan ragam potensi bencana yang diJatim saat ini yang membutuhkan bantuan sosial terkait bencana.

“Ancaman di Jatim sebanyak 14 ancaman bencana, diantaranya likuifaksi, fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah yang terjadi akibat adanya beban siklis atau getaran, seperti gempa bumi. Jadi ada berbagai langkah yang telah dilakukan Dinas Sosial Jatim dalam upaya penanganannya, baik saat pra bencana, saat tanggap darurat maupun saat pasca bencana terkait bantuan sosial," jelasnya.

“Selain itu, juga ada bencana hidrometeorologi saat ini, ia memaparkan, bahwa sejumlah kejadian bencana saat ini telah terjadi di sejumlah daerah, mulai dari bencana banjir, angin kencang, hingga tanah longsor. Maka sesuai dengan arahan Bapak Mendagri, Dinas Sosial memang diminta untuk membantu pelaksanaan Pilkada serentak di daerah yang terdampak bencana, khususnya dalam pendistribusian logistik," sambung Restu.

Restu Novi memastikan jika tidak ada bantuan yang diberikan secara tatap muka langsung. Tetapi semua dana Bansos, langsung di tranfer ke nomor rekening yang bersangkutan melalui Bank Jatim.

“Secara global, bantuan sosial sudah kita tranfer langsung ke nomor rekening penerima Bansos, melalui Bank Jatim. jadi tidak ada yang kita berikan secara tatap muka," paparnya.

Di akhir kunjungan, Novi  juga meminta dukungan kepada Anggota DPD RI , Lia Istifhama untuk penambahan kuota JKN 3 juta bagi masyarakat Jawa Timur yang berhak menerima.

"Kita meminta Ning Lia untuk membantu dan ikut memperjuangkan terkait 3 juta penambahan kuota JKN bagi masyarakat Jatim yang berhak menerima," ungkapnya.

Atas harapan Kadinsos Jatim tersebut, Ning Lia mengapresiasi keinginan penambahan kuota 3 juta bagi penerima JKN di Jawa Timur.

"Insya Allah, kita berjuang bersama untuk membantu masyarakat Jawa Timur," pungkasnya. (*)