TIMES JATIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mengusulkan agar Pemkot Malang bisa mencari CSR untuk alokasi anggaran tambahan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dikarenakan, Dewan menilai bahwa patokan Rp10 ribu per porsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat masih kurang.

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyato mengatakan, pelaksanaan program MBG ini harus diperhatikan betul. Sebab, sasarannya merupakan pelajar yang masih dalam masa tumbuh kembang.

“Jadi kebutuhan gizi yang sesuai standart itu setidaknya memenuhi kelayakan nilai gizi dengan memenuhi unsur protein dari hewani dan nabati. Lalu, karbohidrat, buah dan susu segar,” ujar Eko, Jumat (7/2/2025).

Menurutnya, harga yang tepat untuk setiap porsi MBG bukan Rp10 ribu. Seharusnya, bisa sekitar Rp14 ribu sampai Rp15 ribu untuk setiap porsinya.

“Kalau menurut saya setidaknya per porsi sekitar Rp14 ribu. Andai anggaran dari pemerintah pusat Rp10 ribu, maka Pemkot Malang harus bisa menyiapkan tambahan dana sekitar Rp4 ribu,” ungkapnya.

Maka dari itu, ia menilai bahwa tambahan anggaran untuk memenuhi gizi program MBG di Kota Malang ini harus dirancang secara detail. Ia mendorong Pemkot Malang bisa menggaet CSR untuk menambah anggaran tersebut.

“Bisa lah Pemkot Malang mengambilkan dari bantuan CSR,” katanya.

Disisi lain, ia memandang bahwa program MBG ini masih belum masif dan merata dilakukan di setiap wilayah Kota/Kabupaten termasuk Kota Malang. Sampai saat ini, setiap wilayah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

“Memang masih banyak daerah belum berani atau belum bisa melaksanakan program ini. Sejauh ini kita masih uji coba juga,” ucapnya.(*)