TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Kritik keras dilontarkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kota Probolinggo terhadap Nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2026.

Dalam sidang paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi, Rabu (19/11/2025) malam, PKB menyoroti ketimpangan yang dinilai ekstrem antara belanja untuk birokrasi dan belanja untuk kepentingan publik.

Sentilan tajam itu disampaikan H. Syaiful Iman, perwakilan F-PKB, yang berhasil membuat seisi ruangan sidang hening. Ia menggunakan perumpamaan yang sangat sederhana namun menohok untuk menggambarkan carut-marut komposisi anggaran.

“Ibarat membeli kambing seharga tiga juta rupiah, tapi ongkosnya empat puluh juta,” ujar Syaiful.

Perumpamaan tersebut secara gamblang mengungkap persoalan mendasar yakni komposisi belanja daerah yang dinilai tidak berpihak pada pembangunan dan layanan dasar masyarakat.

Jomplang Rp869 Miliar

Abdul Mujib saat menunjukan ketidaksesuaian dokumen. ( Foto: Sri Hartini/TIMES Indonesia)

Data anggaran memang menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Total belanja operasional pemerintah kota diplot mencapai Rp927 miliar, sebuah angka fantastis.

Sementara itu, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik hanya dianggarkan Rp58 miliar. Artinya, terdapat selisih hingga Rp869 miliar yang terfokus pada pos operasional dan birokrasi.

Selisih inilah yang memicu pertanyaan besar tentang efektivitas anggaran dalam menjawab kebutuhan dasar warga Kota Probolinggo.

Padahal, sehari sebelumnya, dalam Nota Keuangan yang dibacakan wali kota, belanja daerah justru mengalami kenaikan dari rencana awal Rp967,7 miliar menjadi Rp987,8 miliar ada penambahan Rp20,1 miliar.

Sayangnya, penambahan tersebut tidak mengubah komposisi fundamental yang dianggap timpang oleh F-PKB.

Janji Kampanye Mangkir

Tak hanya soal komposisi, F-PKB juga menagih sejumlah janji pemerintah yang tak kunjung terealisasi dalam draf anggaran, salah satunya terkait insentif RT/RW.

“Kenaikan insentif RT/RW menjadi Rp1 juta per bulan, yang merupakan janji kampanye pasangan wali kota dan wakil wali kota, tidak tampak dalam dokumen R-APBD,” tegas Syaiful.

Padahal, bagi para penggerak masyarakat di level terbawah tersebut, insentif yang memadai adalah bentuk pengakuan atas kerja sosial dan peran vital mereka.

Sektor UMKM juga menjadi sorotan tajam. Program pelatihan yang ada dinilai tidak efektif, sementara dukungan permodalan yang konkret masih samar. Kondisi ini dinilai ironis mengingat UMKM adalah tulang punggung perekonomian masyarakat.

Selain itu, F-PKB kembali menyorot persoalan klasik takni rendahnya serapan anggaran. Akar masalahnya, menurut catatan fraksi, adalah lemahnya perencanaan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang berujung pada tertundanya program-program vital dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

“APBD adalah dokumen hidup. Ia harus berpihak pada warga, bukan sekadar formalitas,” tegas Syaiful.

Sorotan F-PKB ini bukan isapan jempol belaka. Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, menguatkan pendapat fraksi tersebut. Ia menyebut kritik dan saran F-PKB sudah berdasarkan data yang diserahkan oleh Pemkot Probolinggo sendiri.

"Setelah kita cek ulang dengan dokumen yang dikirimkan, memang kita menemukan ketidaksesuaian. Bahkan kami juga langsung cek ke OPD terkait," jelas Mujib.

Mujib berharap Pemkot Probolinggo dapat lebih serius dan teliti dalam membuat laporan anggaran, mengingat hal ini menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Kritik tajam F-PKB ini kini menjadi perhatian serius dalam proses pembahasan R-APBD. Tanggapan Pemkot terhadap berbagai kritik tersebut akan sangat menentukan arah kebijakan anggaran, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kesejahteraan warga Kota Probolinggo. (*)