TIMES JATIM, BLITAR – Kasus perundungan di SMPN 3 Doko mendorong aktivis JPPA dan RP3A Kabupaten Blitar menggelar podcast edukatif di Bon Bon Kahve, Garum, Sabtu (2/8/2025). Podcast ini untuk mengkampanyekan perlindungan anak dan ruang aman di sekolah maupun rumah.

Selain itu, Inisiatif itu dilakukan karena akses terbatas ke lembaga formal pendidikan, sekaligus mencari solusi agar kasus perundungan di SMPN 3 Doko tidak terulang dan sebagai bentuk aksi nyata melawan kekerasan.

Podcast ini menghadirkan empat aktivis yakni Siska Sunarti dari JPPA, serta tiga aktivis RP3A yakni Rezki Liana Putri, Mukhamad Muiz, dan Mochamad Fahrizal Aziz.

Siska Sunarti saat menyampaikan pandangannya dalam rekaman podcast terkait kasus perundungan dan upaya edukasi publik tentang perlindungan anak. (FOTO: Ardana Pramayoga/TIMES Indonesia)

Mereka bekerja sama langsung merancang episode edukatif yang membahas perlindungan anak secara menyeluruh dari kasus perundungan, peran orang tua dan sekolah, jenis kekerasan yang perlu dikenali, sampai pembahasan menciptakan ruang aman di rumah serta sekolah sebagai bagian dari strategi perlindungan anak.

Dalam sesi podcast, Siska Sunarti menjelaskan bahwa birokrasi yang rumit kerap membatasi ruang masuk bagi masyarakat sipil. Ia menekankan bahwa edukasi tidak boleh berhenti hanya karena pintu lembaga formal tertutup.

“Banyak ruang institusi yang terlalu tertutup untuk kami masuki. Padahal kami hanya ingin menyampaikan edukasi,” jawab Siska Sunarti. Menunjukkan semangat aktivis menembus hambatan formal demi memperjuangkan perlindungan anak.

Rezki Liana Putri menyoroti pentingnya penanganan serius atas isu kekerasan verbal dan sosial dalam lingkungan pendidikan. Ia memperingatkan bahwa jika kekerasan dianggap sepele, maka di masa depan masyarakat bisa menganggap pembenaran atas kekerasan tersebut.

“Jika isu ini tidak ditangani dengan baik, takutnya di kemudian hari akan dianggap sebagai suatu pembenaran. Padahal efek psikologis yang tidak tampak akibatnya secara langsung punya efek sangat berbahaya untuk perkembangan anak,” tegas Rezki.

Mochamad Fahrizal Aziz menyampaikan bahwa meskipun suara komunitas mereka lemah di hadapan birokrasi, semangat menyuarakan anti kekerasan tidak boleh pudar. Ia menekankan bahwa podcast menjadi alat efektif untuk tetap menyuarakan perlindungan tersebut secara bebas dari hambatan struktur formal.

“Meskipun suara kita lemah di birokrasi, kita harus tetap menyuarakan anti kekerasan ini dengan apapun caranya. Salah satunya lewat project podcast ini,” katanya.

Alternatif Edukasi Digital untuk Gerakan Perlindungan Anak

Rezki menyatakan, perlindungan anak dalam konteks ini menjadi lebih dari sekadar kampanye. Melalui podcast, pesan penolakan kekerasan anak disampaikan secara proaktif.

Para aktivis membangun konten yang mencakup empat tema utama, yakni respons terhadap adanya perundungan, peran serta orang tua dan sekolah untuk mencegah kejadian serupa, pemahaman jenis kekerasan seperti kekerasan fisik verbal dan psikologis, serta strategi menjadikan rumah dan sekolah sebagai lingkungan aman.

"Podcast ini dirancang agar bisa diakses siapa saja, kapan saja melalui platform daring dan media sosial. Audio visual ini menyasar orang tua, guru, penyerta komunitas maupun generasi muda yang memiliki peran dalam proses pendidikan dan perlindungan anak," ucapnya.

Dengan menyediakan narasi inklusif dari berbagai pihak, aktivis JPPA dan RP3A Kabupaten Blitar berharap konten ini berpotensi memperkuat kesadaran kolektif tentang bahaya kekerasan tersembunyi yang nyaris tidak terlihat oleh sistem formal.

"Langkah ini muncul karena keterbukaan lembaga formal terhadap advokasi publik sangat minim," sambung Fahrizal Aziz.

Aktivis JPPA dan RP3A Kabupaten Blitar sebelumnya telah mencoba menjalin komunikasi dengan sekolah dan dinas pendidikan, tapi seringkali tawaran kerja sama justru ditolak. Dalam kondisi tersebut, podcast memberikan ruang tanpa batas bagi mereka untuk menyampaikan edukasi perlindungan anak dan perempuan.

Peran Komunitas sebagai Garda Depan Perlindungan Anak

Gerakan perlindungan anak tidak harus menunggu kebijakan resmi. Aktivis akar rumput seperti Siska, Rezki, Muiz dan Fahrizal membuktikan bahwa kolaborasi independen mampu melampaui hambatan birokrasi, serta menghadirkan edukasi yang relevan dan mudah diakses.

Perjuangan ini menjadi contoh bahwa komunitas bisa mengambil peranan penting sebagai pendidik alternatif ketika institusi formal tertutup. Podcast adalah jalan praktis, digital dan efektif untuk menyampaikan pesan perlindungan anak sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas tanpa tergantung izin lembaga formal.

Aktivis JPPA dan RP3A Kabupaten Blitar berharap podcast ini bisa menjadi inspirasi bagi kelompok lain di wilayah berbeda untuk melanjutkan gerakan edukasi dengan pendekatan serupa. Dengan memaksimalkan media digital, semangat perlindungan anak dan perempuan tetap hidup meskipun tanpa akses resmi ke institusi formal. (*)