TIMES JATIM, SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, banjir di beberapa kawasan yang merendam Surabaya, Minggu (4/1/2026) malam, akan masuk dalam rencana penanganan bertahap sepanjang tahun 2026 oleh Pemerintah Kota atau Pemkot Surabaya. 

Ia mencontohkan, penanganan banjir di kawasan Simo Kalangan memerlukan waktu panjang karena sifatnya menahun, serupa dengan kondisi yang dulu terjadi di Dukuh Kupang dan kini sudah berhasil ditangani.

Untuk kawasan Simo, penanganan akan difokuskan pada pengaturan ulang aliran air dari wilayah hulu. Selama ini, Simo Kalangan menerima limpasan dari berbagai kawasan di atasnya. 

“Penanganan di Petemon telah diselesaikan lebih dulu dengan pembangunan pintu air, sehingga selanjutnya fokus diarahkan ke Simo Kalangan. Beberapa wilayah seperti Pacuan Kuda kini sudah tidak lagi mengalami banjir karena telah tertangani,” ungkap Wali Kota Eri, Senin (5/1/2026). 

Selain itu, penanganan sementara di Simo Hilir dilakukan dengan menata kembali area yang seharusnya menjadi bozem. Bangunan yang berdiri tanpa izin pemanfaatan tanah akan dibongkar dan difungsikan kembali sebagai bozem, seperti yang telah berhasil dilakukan di sisi selatan kawasan masjid. Di sisi timur, boezem baru juga akan dibangun secara bertahap.

“Sedangkan di kawasan Tanjungsari, sungai akan dilebarkan karena saat ini lebarnya menyempit jauh dari kondisi ideal akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Karena tidak memiliki bukti kepemilikan lahan, fungsi sungai akan dikembalikan sebagaimana mestinya,” paparnya.

Di sisi lain, beberapa titik seperti Ketintang telah berhasil ditangani. Namun demikian, percepatan pembangunan rumah pompa di kawasan Ahmad Yani masih dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan banjir di wilayah Injoko Jemursari. 

“Rumah pompa di Margorejo juga menjadi perhatian karena bangunannya sudah ada, tetapi belum ditunjang saluran yang memadai,” kata Wali Kota Eri. 

Sejak 2021, Surabaya tercatat memiliki sekitar 350 titik rawan banjir. Hingga saat ini, sekitar 100 titik telah diselesaikan, sementara 250 titik lainnya masih menjadi pekerjaan rumah. Penanganan dilakukan secara bertahap dan berbasis kawasan, termasuk di Jalan Jemursari yang penanganannya melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena salurannya merupakan saluran alam dengan bentang cukup panjang.

“Pemkot Surabaya juga menggandeng Pemprov Jatim dan Kementerian PUPR, khususnya untuk pembangunan dan perbaikan saluran di Jalan Jemursari serta jalur menuju Gresik yang hingga kini belum memiliki saluran di sisi kanan dan kiri jalan,” terangnya.

Menurut Wali Kota Eri, permasalahan banjir di Surabaya bukan semata soal anggaran, tetapi juga disebabkan saluran yang tertutup dan ketidaktertiban pembangunan drainase selama puluhan tahun. Banjir tidak hanya dipicu oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh minimnya saluran di depan bangunan, di mana ukuran saluran untuk rumah tinggal dan rumah usaha pun berbeda.

Untuk itu, Pemkot Surabaya menegaskan bahwa setiap izin bangunan baru wajib dilengkapi saluran drainase. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, izin tidak akan diterbitkan sebagai langkah pencegahan agar persoalan banjir tidak terus berulang.

“Ke depan, setiap bangunan, terutama yang berada di tepi jalan raya, harus memiliki saluran dengan ukuran yang disesuaikan fungsinya, baik untuk rumah tinggal maupun usaha. Hal ini akan terus disosialisasikan, karena jika seluruh beban penanganan diserahkan kepada pemerintah, anggaran tidak akan mencukupi,” pungkasnya. (*)