TIMES JATIM, GRESIK – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan pentingnya sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sebelum efektif berlaku pada Januari 2026.

Penegasan itu ia sampaikan saat menjadi keynote speaker dalam seminar nasional bertema penerapan KUHP baru yang digelar Peradi Gresik di Kantor Pemkab Gresik, Kamis (27/11/2025).

Otto menyebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh elemen masyarakat memahami regulasi baru tersebut. Mulai dari advokat, akademisi, hingga masyarakat umum.

“Acara ini sangat penting dan patut diapresiasi. KUHP baru akan berlaku Januari 2026, karena itu semua harus tahu, advokat harus paham saat mendampingi klien, akademisi harus tahu dasar hukumnya, dan masyarakat juga perlu memahami aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa setiap regulasi memang tak lepas dari pro dan kontra di masyarakat, namun KUHP yang baru telah disusun sesuai kebutuhan, tanpa lagi memuat unsur kolonial. 

“Yang penting isinya benar-benar relevan. Tidak ada lagi nuansa kolonial di dalam undang-undang ini,” tegasnya.

Salah satu poin yang disorot Otto adalah penerapan pidana mati yang kini memiliki mekanisme berbeda. Dalam KUHP baru, ancaman hukuman mati harus disertai alternatif hukuman dan ancaman lain, sehingga tidak lagi menjadi satu-satunya opsi.

“Ini menunjukkan semangat baru. Pemerintah ingin memastikan bahwa hukuman mati diterapkan dengan sangat ketat dan penuh kehati-hatian,” jelasnya.

Terkait larangan judi, Otto mengingatkan bahwa perjudian sudah lama menjadi praktik yang bertentangan dengan norma hukum maupun sosial.

“Judi itu perbuatan yang dari dulu sudah dilarang. Meski disukai sebagian masyarakat, tetap bertentangan dengan hukum. Di sinilah peran pemerintah untuk terus memberantasnya,” ucapnya

Ketua Peradi Gresik Kukuh Pramono Budi menegaskan bahwa seminar ini digelar untuk mempersiapkan para advokat memahami secara utuh KUHP yang baru.

“Kita ingin teman-teman advokat siap. KUHP baru membawa banyak perubahan, dan peran penasihat hukum sangat besar untuk membela hak-hak terdakwa,” tuturnya.

Kukuh juga mmbilang adanya ruang bagi kearifan lokal dalam penerapan aturan pidana, termasuk peran pemerintah daerah melalui peraturan daerah.

“Ada local wisdom yang bisa diakomodasi. Misalnya sabung ayam di Bali yang diperbolehkan karena ada perdanya. Artinya, ada fleksibilitas yang tetap menghormati budaya daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya seminar ini sangat bagus dan memberikan wawasan baru bagi peserta, baik dari advokat maupun masyarakat.

"Kami apresiasi dan mendukung seminar ini sebagai langkah dan upaya bersama memahami KUHP baru," tutupnya. (*)