TIMES JATIM, SIDOARJO – Setiap pagi dan sore, kawasan perempatan Gedangan selalu menampilkan pemandangan yang sama: antrean kendaraan mengular, klakson bersahutan, dan laju motor maupun mobil yang tersendat berulang. Bagi warga Sidoarjo, kemacetan di titik itu sudah seperti rutinitas harian yang tak terelakkan.

Di tengah kondisi itu, Pemkab Sidoarjo memastikan satu kabar penting. Pembangunan Flyover Gedangan dipastikan tetap berjalan. Proyek ini masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) dan kini berada pada tahap persiapan pembebasan lahan.

Bupati Sidoarjo, Subandi, menyampaikan bahwa pembangunan flyover tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas di titik yang menjadi pertemuan arus kendaraan dari dan menuju Surabaya, Waru, dan Sidoarjo.

“Flyover Gedangan ini merupakan PSN. Pembebasan lahannya diperkirakan membutuhkan sekitar Rp340 miliar. Kita sudah menyiapkan hingga Rp200 miliar, dan rencana pembebasan lahan akan dimulai awal tahun 2026,” ujar Subandi, Rabu (19/11/2025).

Ucapan itu disampaikan Subandi dalam rapat bersama para pemangku kepentingan. Mereka berkumpul untuk memastikan bahwa seluruh proses menuju pembangunan flyover dapat berjalan sesuai tahapan.

Tahapan Dimulai Awal 2026

Salah satu langkah terdekat adalah pementasan lahan. Tahun 2026 menjadi titik awal dimulainya pembebasan lahan secara resmi. Perhitungan awal menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan mencapai Rp340 miliar.

Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan Rp200 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kekurangan dana akan diajukan melalui skema pendanaan pemerintah pusat.

Secara teknis, Flyover Gedangan telah dirancang oleh Kementerian PUPR dengan panjang konstruksi 475 meter. Total ada 157 bidang lahan yang terdampak. Kebanyakan merupakan lahan usaha dan bangunan produktif. Sebagian lainnya berupa kantor Polsek Gedangan serta masjid yang berada di sekitar trase flyover.

Total luas lahan yang harus dibebaskan mencapai 13.400 meter persegi. Perhitungan anggaran awal menyebut kebutuhan minimal berada di angka Rp260 miliar.

Namun biaya bisa meningkat hingga Rp340 miliar, termasuk memperhitungkan tanah sisa yang tidak dapat difungsikan setelah pembangunan. Subandi menegaskan bahwa proyek ini tetap berjalan, apapun tantangannya.

Satu Meja, Tujuan Sama

Rapat koordinasi yang digelar hari itu menghadirkan banyak pihak penting. Ada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Sidoarjo Nursuliantoro, Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, Dandim 0816 Letkol Czi Shobirin Setio Utomo, perwakilan Polresta Sidoarjo, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Zaidar Rasepta, Kepala Bappeda M. Ainur Rahman, Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Dwi Eko Saptono, serta Camat Gedangan Ineke Dwi Setiawati.

Mereka datang dengan tujuan yang sama: memastikan proyek strategis nasional itu tidak terhambat. Dalam forum itu, satu keputusan penting muncul. Pemkab Sidoarjo akan membentuk Satgas Pembebasan Lahan Flyover Gedangan.

“Alhamdulillah, hari ini kami bersama Forkopimda menyimpulkan bahwa Flyover Gedangan tetap berjalan. Kita juga akan membentuk satgas pembebasan lahan yang berisi unsur BPN, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya,” kata Subandi.

Satgas ini diharapkan menjadi pusat kendali koordinasi. Segala proses, mulai dari komunikasi dengan warga terdampak hingga penyelesaian kendala hukum, akan berada dalam pantauan tim terpadu ini.

Menanti Penetapan Lokasi

Meski anggaran dan rencana sudah mulai disiapkan, satu tahapan penting masih harus menunggu proses dari pemerintah pusat, yakni Penetapan Lokasi (Penlok). Dokumen ini menjadi syarat utama agar appraisal atau penilaian harga tanah bisa dimulai.

Subandi menjelaskan bahwa tanpa Penlok, proses appraisal tidak dapat dilakukan. Artinya, penentuan nilai ganti rugi belum bisa dimulai. Penlok juga menjadi pedoman resmi wilayah mana saja yang masuk dalam trase pembangunan.

“Kalau sudah ada appraisal, nanti seluruh prosesnya akan dibantu oleh BPN maupun pihak pengadilan. Penlok harus terbit dulu supaya appraisal bisa berjalan. Tadi sudah kami diskusikan, dan kita upayakan agar Penlok tetap bisa diterbitkan meski ada persoalan di lapangan,” ujarnya.

Proses appraisal sendiri harus dilakukan secara independen. Penilaian dilakukan oleh lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah. Jika dalam pelaksanaannya terdapat bidang tanah dengan nilai tinggi atau adanya keberatan dari pemilik lahan, penyelesaiannya dilakukan sesuai aturan melalui BPN atau pengadilan.

Subandi berharap seluruh pihak dapat menyikapi proses ini dengan kepala dingin. Ia memahami bahwa pembebasan lahan sering kali menjadi proses paling sensitif dalam pekerjaan infrastruktur. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengikuti aturan dan menjamin hak masyarakat.

Warga Menanti Perubahan

Kemacetan di perempatan Gedangan bukan hanya soal waktu yang terbuang. Bagi sebagian warga, macet di sana berarti biaya logistik meningkat, waktu kerja terpotong, dan mobilitas terganggu. Banyak warga berharap pembangunan flyover ini membawa perubahan nyata.

“Sudah bertahun-tahun disini selalu macet, apalagi saat berangkat atau pulang kerja, kemacetan semakin panjang. Kami harap ada solusi yang pasti untuk bisa menyelesaikan kemacetan ini,” ucap Uswah warga Sidoarjo yang setiap hari melintas perempatan Gedangan untuk bekerja di Surabaya.

Pemkab Sidoarjo menyampaikan bahwa seluruh warga akan mendapatkan pendampingan. Pemerintah berjanji memastikan informasi disampaikan secara terbuka. Proses komunikasi juga akan dibantu oleh satgas yang dibentuk.

Manfaat Jangka Panjang

Flyover Gedangan tidak hanya akan mengurai macet. Keberadaannya juga diharapkan meningkatkan konektivitas antara Surabaya dan Sidoarjo. Infrastruktur ini menjadi salah satu penopang mobilitas di kawasan industri, permukiman, hingga sentra ekonomi yang berkembang pesat di wilayah Gedangan dan sekitarnya.

Dengan keberadaan flyover, konflik lalu lintas antara kereta api, kendaraan berat, dan lalu lintas harian diharapkan berkurang. Masyarakat bisa menikmati perjalanan lebih lancar. Distribusi barang industri dan logistik pun diharapkan meningkat efisiensinya.

Pembangunan ini juga sejalan dengan pengembangan wilayah Sidoarjo bagian utara yang terus tumbuh sebagai kawasan padat aktivitas.

Optimisme Pemerintah Daerah

Meski tahapan masih panjang, Subandi memastikan Pemkab Sidoarjo siap menjalankan tanggung jawabnya. Mulai dari penyediaan anggaran, penyiapan regulasi, hingga koordinasi lintas lembaga.

“Ini sudah program nasional, jadi tetap kita jalankan. Tahun 2026 tetap pembebasan lahan kita mulai. Satgas sudah kita bentuk dan semua unsur masuk. Harapannya, proses ini bisa berjalan cepat dan lancar,” ujar Subandi.

Di akhir pertemuan, para pemangku kepentingan menyepakati pentingnya komunikasi dengan masyarakat. Seluruh proses harus dilakukan dengan transparan. Hal ini diharapkan meminimalkan potensi gesekan atau mispersepsi.

Namun bagi warga Gedangan dan pengguna jalan yang melewati kawasan itu setiap hari, harapan terhadap flyover ini sudah ada sejak lama. Selama bertahun-tahun mereka menghadapi situasi yang sama: lampu merah yang padat, antrean yang tak berkesudahan, dan perjalanan yang sering memakan waktu lebih lama dari seharusnya.

DPRD Sidoarjo Dukung Pembangunan Flyover Gedangan

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, mendorong upaya percepatan pembangunan flyover Gedangan yang tengah direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Pasalnya, rencana pembangunan flyover Gedangan dinilai mampu mengurai kemacetan yang ada di wilayah Sidoarjo.

Pembangunan flyover ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama di perlintasan sebidang rel kereta api yang ada di kawasan tersebut.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menegaskan pentingnya koordinasi intensif agar progres proyek pembangunan flyover Gedangan tidak terkendala. Baik masalah pembebasan lahan maupun anggaran.

“Kita disiapkan untuk menyiapkan lahan, harapan kita secepatnya duduk bersama antara DPRD, teman-teman di PU, karena ini bagian dari strategis provinsi,” kata Abdillah Nasih (D)