TIMES JATIM, PACITAN – Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menyatakan dukungan penuh terhadap 11 Program Desa Astacita sebagai arah kebijakan pembangunan dan penguatan desa pada 2026. 

Dukungan tersebut disampaikan dalam Silaturahmi Daerah Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Pacitan yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Desa, Sabtu (17/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Rumah Makan Sehat, kawasan Jalur Lintas Selatan (JLS) KM 0,5, Kelurahan Ploso, Pacitan, itu dihadiri sekitar 150 peserta dari unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah, aparat penegak hukum, serta kepala desa se-Kabupaten Pacitan. Acara berlangsung sejak pukul 10.30 WIB hingga 12.45 WIB.

Kapolres Pacitan menegaskan, keberhasilan program pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan kebijakan pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tingkat desa.

“Selama tahun 2025, situasi kamtibmas di desa-desa di Pacitan tergolong aman dan kondusif. Ini tentu tidak lepas dari peran kepala desa dan perangkatnya,” ujar Kapolres dalam forum tersebut.

Ia berharap pada 2026 mendatang, kepala desa bersama perangkat desa dan Bhabinkamtibmas dapat menjadi ujung tombak deteksi dini terhadap setiap potensi gangguan keamanan di wilayah masing-masing.

“Diharapkan di tahun 2026, kepala desa dan perangkatnya bersama Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak pertama dalam mendeteksi setiap gangguan yang ada di wilayahnya,” tegasnya.

Dukungan Penuh 11 Program Desa Astacita

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Pacitan menyampaikan dukungan penuh Polres Pacitan terhadap 11 Program Desa Astacita yang dinilai sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan penguatan ketahanan desa.

Kesebelas program tersebut meliputi:

- Revitalisasi BUMDes, untuk mendorong badan usaha milik desa agar lebih produktif dalam meningkatkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.

- Desa Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan Lokal, melalui kebun pangan, lumbung desa, dan pertanian terpadu.

- Desa Swasembada Energi, dengan pengembangan energi alternatif skala desa seperti biogas dan panel surya.

- Desa Swasembada Air, melalui penyediaan air bersih dan sistem irigasi desa yang andal.

- Pengembangan Produk Unggulan dan Hilirisasi Desa, agar hasil pertanian dan perikanan memiliki nilai tambah ekonomi.

- Desa Ekspor atau Berorientasi Pasar Global, untuk menghasilkan produk layak ekspor seperti kopi, rempah, dan kerajinan.

- Pemuda Desa sebagai Agen Inovasi, melalui pelatihan wirausaha dan startup desa.

- Digitalisasi Desa, termasuk administrasi digital dan pemasaran produk desa secara daring.

- Desa Wisata Tematik, berbasis budaya, alam, dan agrowisata.

- Penguatan Tata Kelola dan Supervisi Dana Desa, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

- Desa Tangguh Iklim dan Resiliensi Bencana, melalui mitigasi iklim dan sistem peringatan dini.

Kapolres menilai, penguatan desa melalui program tersebut harus dibarengi dengan tata kelola yang baik serta pengawasan bersama agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Dana Desa Rawan, Kades Diminta Waspada

Wakapolres Pacitan Kompol Mochamad Mukhid saat memberikan arahan FKKD di RM Sehat JLS. (FOTO: Yusuf Arifai/TIMES Indonesia) 

Sementara itu, Wakapolres Pacitan Kompol Mochamad Mukid, dalam sambutannya mengingatkan bahwa anggaran desa rawan terhadap tindak pidana korupsi jika tidak dikelola secara hati-hati dan sesuai aturan.

“Terkait anggaran desa, saya menghimbau kepada rekan-rekan untuk berhati-hati dengan APBDes. Harapan kami, FKKD tidak pernah terjerat tindak korupsi dan dapat hidup damai serta sejahtera,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa setiap dana yang dikucurkan pemerintah selalu melekat dengan aturan hukum, termasuk penerapan KUHP dan KUHAP baru Nomor 30 Tahun 2025.

“Lebih baik mencegah daripada mengobati. Pelaporan harus sesuai dengan yang ada,” tegasnya.

Kompol Mukid juga menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu menjadi atensi kepala desa, mulai dari antisipasi bencana alam akibat cuaca ekstrem, penertiban galian pasir rakyat di Sungai Grindulu, hingga pencegahan peredaran miras, perjudian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kecelakaan lalu lintas.

Ia bahkan mendorong setiap desa untuk memasang minimal tiga unit CCTV yang terhubung dengan Satreskrim Polres Pacitan guna membantu pengungkapan peristiwa kriminal.

FKKD Jadi Wadah Menyamakan Persepsi

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Pacitan, Utomo, menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini menjadi ajang penting untuk menyamakan persepsi antar kepala desa, terutama di tengah dinamika kebijakan desa yang terus berubah.

“Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi kepala desa dalam rangka menyamakan persepsi dan pikiran, karena apapun permasalahan desa itu menjadi polemik kita bersama,” kata Utomo.

Ia juga menyinggung belum jelasnya kebijakan penggunaan dana desa pada 2026 serta keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa yang perlu mendapatkan perhatian bersama.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pacitan, Sugiyem, menyebut pemerintah desa saat ini berada dalam situasi yang tidak mudah.

“Kita dihadapkan dengan kondisi yang sulit dan harus melaksanakan kebijakan yang tidak ideal, khususnya kebijakan pembangunan dana desa. Namun, harus disikapi dengan bijak dan loyal,” ujarnya.

Ketua DPRD Tekankan Sinergi dan Ketahanan Pangan

Ketua DPRD Pacitan, Dr Arif Setia Budi, menekankan pentingnya sinergi desa dengan kebijakan nasional, terutama terkait ketahanan pangan.

“Kebijakan pemerintah saat ini mendukung program strategis nasional tentang ketahanan pangan. Sekitar 90 persen masyarakat Indonesia mengonsumsi beras, sehingga desa memiliki peran penting,” katanya.

Ia mengingatkan agar kepala desa tetap kreatif dan inovatif dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Kegiatan silaturahmi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus penyelarasan visi pembangunan desa agar sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pacitan. (*)