TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Pusat Kajian dan Konsultasi Hukum (Puskakum) Universitas Nurul Jadid atau Unuja Probolinggo, Jatim, mendukung adanya penguatan peran dominituslitis kejaksaan dalam Revisi KUHAP atau Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Sikap itu didasarkan pada kajian bulanan bersama para Dosen Hukum Unuja Probolinggo, Sabtu (15/02/2025), yang secara khusus membahas tema tersebut.

Direktur Puskakum Unuja Probolinggo, Mushafi Miftah, berharap pembahasan Revisi KUHAP dapat menghadirkan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana. 

 Artinya pembahasan KUHAP itu, tidak mengabaikan aspek-aspek penting yang dibutuhkan peradilan saat ini. Utamanya pada sistem peradilan pidana, sehingga ke depan lebih baik.

“Aspek-aspek penting itu, yakni hadirnya sistem peradilan yang lebih adil, tebuka dan efesien khususnya dalam perkara-perkara Pidana,” jelasnya.

Menurut Ketua Prodi Hukum Unuja Probolinggo itu, pembahasan KUHAP tidak boleh hanya pada aspek-aspeknormatif saja. Tapi harus terbangun paradigma yang berbasis pada nilai-nilai keadilan terutama dalam konteks penanganan pidana.

Dengan demikian, pembahasan revisi KUHAP itu, harus mendukung pada penguatan peran dominituslitis kejaksaan dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi pengaturannya harus jelas biar tidak terjadi tumpang tindih dengan peran kepolisian.

“Peran dominitus litis kejaksaan bisa pada aspek pengawasan terhadap proses penyidikan oleh penuntut umum. Pengawasan dalam penyidikan penting untuk mencegah terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang,” jelasnya.

“Keterlibatan kejaksaan sejak prosespenyidikan penting untuk memastikan perkara yang diajukan ke pengadilan telah melalui proses dan verifikasi yang benar,” tutupnya. (*)