TIMES JATIM, SIDOARJO – Pembangunan Alun-alun Sidoarjo harus tuntas pada 15 Desember. Artinya, kurang 10 hari lagi proyek senilai Rp24,6 miliar tersebut harus selesai. Namun progresnya ternyata tidak sesuai target dan berpotensi molor.

Kondisi ini membuat Bupati Sidoarjo, Subandi, marah. Terlebih saat meninjau pembangunan Alun-alun Sidoarjo. Ia melihat proses pembangunan masih jauh dari selesai, dan kualitas bangunan tidak sesuai dengan standar.

Bupati Subandi bersama M. Nizar, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, saat berkeliling di tengah tumpukan material konstruksi yang belum terpasang, mulai dari paseban hingga bagian barat alun-alun. Dalam tinjauan itu, ditemukan besi rakitan cor yang tidak sepenuhnya diikat dengan bendrat.

“Tolong ini diperbaiki, kalau dibiarkan seperti ini tidak akan kuat ketika dicor,” ucap Bupati Subandi kepada kontraktor pelaksana sambil menunjuk titik besi rakitan yang tidak di-bendrat di lokasi, Jumat (5/12/2025).

Tidak hanya itu, Bupati Subandi juga mengecek acian keramik lantai di dekat paseban yang dinilai kurang bagus dan mudah lepas. Sambil meninjau bangunan lain, ia mempertanyakan cara konsultan pengawas melakukan pengawasan yang terkesan amburadul dan kurang profesional.

“Tadi kita lihat banyak temuan ya, ini sebagai koreksi. Karena Alun-alun ini untuk seluruh masyarakat Sidoarjo, jangan sampai nanti hasilnya mengecewakan warga,” tegas Bupati Subandi.

Alun-alun Sidoarjo Deviasi 22 Persen

Dari data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, progres pembangunan Alun-alun Sidoarjo mengalami deviasi sekitar 22 persen.

Dari rencana pembangunan yang seharusnya mencapai 96,886 persen, realisasi baru 74,406 persen. Artinya, terdapat keterlambatan pekerjaan sebesar 22,480 persen.

Bupati Subandi menegaskan bahwa jika dilihat dari kondisi di lapangan, keterlambatan tersebut lebih dari 22 persen karena masih banyak bagian yang belum terselesaikan.

“Ini deviasi tidak mungkin hanya 22 persen, wong masih terlihat acak-acakan seperti ini. Dan tinggal waktu 10 hari. Kalau dihitung secara detail, misal keramik saja, pasti nanti tidak akan selesai tepat waktu,” ungkapnya.

Pembangunan Pemkab Sidoarjo Diawasi BPKP

Dengan kondisi tersebut, Subandi meminta Kepala DLHK Sidoarjo, M. Bahrul Amig, untuk melakukan pengawasan secara ketat karena proyek ini diawasi langsung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Beberapa proyek mercusuar Pemkab Sidoarjo yang diawasi BPKP antara lain Alun-alun Sidoarjo, RSUD Sedati, Tempat Parkir RSUD R.T. Notopuro, dan Rumah Pompa Kedungpeluk.

“Kalau kerjaan ini tidak bagus, ya sudah, saya minta langsung kasih merah. Sudah tidak ada ampun lagi,” ujarnya.

Bupati Subandi menyatakan akan membuktikan bahwa pemerintahannya bersih dan bebas korupsi. Jika ada pihak yang bermain-main dalam proyek, ia mempersilakan aparat penegak hukum (APH) turun ke Sidoarjo.

“Nek wong Sidoarjo sek gelem dulinan proyek, APH silakan masuk. Saya bupati siap, silakan cek semuanya, biar tidak ada permainan untuk Sidoarjo,” ucapnya. (*)