TIMES JATIM, JOMBANG – Di tengah menguatnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah, sejumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Jombang berkumpul dalam forum diskusi terbuka bertajuk “Anak Muda Jombang Jaga Demokrasi: Membangun Kesadaran Hak Hukum untuk Ruang Publik yang Aman dan Inklusif”.

Acara yang digelar Women Crisis Center (WCC) bersama Aliansi Inklusi Jombang ini berlangsung di Kantor WCC, Rabu (3/9/2025) siang. Ratusan pemuda hadir mengikuti jalannya diskusi, yang dibuka dengan doa bersama untuk para korban aksi demonstrasi di berbagai daerah. Usai doa, para peserta bersama-sama menyanyikan lagu “Padamu Negeri” sebagai pengingat bahwa kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas segalanya.

Diskusi menghadirkan empat pemantik utama: Daffa (Ketua PC GMNI Jombang), Asrorudin (Ketua PC PMII Jombang), Furqon (Ketua PC HMI Jombang), serta Shasmita (perwakilan IPPNU Jombang). Hadir pula Aan Anshoridari Lingkar Indonesia untuk Keadilan serta Ana Abdillah, Direktur WCC Jombang, yang bertindak sebagai penanggap.

Demokrasi Masih Pincang

Daffa dari GMNI menilai demokrasi masih sebatas jargon. Menurutnya, kebebasan berpendapat seringkali dipersempit, bahkan kritik dibungkam dengan intimidasi.

“Demokrasi tak boleh hanya dipahami sebatas pemilu dan pilkada. Substansi kebijakan publik dan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat lebih penting,” tegasnya.

Senada, Asrorudin dari PMII menyoroti memudarnya cita rasa demokrasi akibat represi aparat dan polarisasi politik. Menurutnya, banyak pemimpin gagal memahami makna demokrasi sehingga rela menghalalkan segala cara demi kekuasaan.

“Akumulasi kekecewaan publik ibarat air bah yang bisa meledak kapan saja. Kedaulatan rakyat harus dikembalikan sebagai prinsip utama,” ujarnya.

Sementara itu, Furqon dari HMI menekankan masalah moralitas elit politik. Ia menilai demokrasi rusak bukan hanya karena prosedur, tetapi juga perilaku koruptif pejabat publik.

“Anak muda harus jadi penjaga moral. Dengan iman, ilmu, dan pengabdian, kita bisa mengembalikan marwah demokrasi agar tetap berpihak kepada rakyat,” jelasnya.

Dari perspektif pelajar, Shasmita dari IPPNU menilai minimnya pendidikan demokrasi membuat generasi muda mudah terpengaruh arus informasi media.

“Banyak pelajar tumbuh apatis dan pragmatis karena tidak dibekali pemahaman mendalam tentang demokrasi. IPPNU mencoba mengisi ruang ini lewat forum-forum kecil dan diskusi pelajar,” katanya.

Peran Moral dan Literasi Publik

Aan Anshori mengapresiasi peran generasi Z yang dianggap memiliki kapasitas kritis penting bagi bangsa. Namun, ia juga mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius.

“Secara prosedural demokrasi tampak berjalan, tapi substansinya sering diskriminatif. Penahanan ratusan demonstran di Surabaya adalah cermin meningkatnya kekerasan negara terhadap warga,” ucapnya.

Gus Aan mengutip pandangan Imam Ghazali: rusaknya rakyat berawal dari rusaknya pemimpin, dan rusaknya pemimpin karena tokoh agama lebih mencintai dunia. 

“Di Jombang, patron-klien antara tokoh agama dan kekuasaan masih kuat, sehingga kritik nyaris tak terdengar,” imbuhnya.

Sementara itu, Ana Abdillah dari WCC menyoroti lemahnya literasi digital yang membuat ruang publik rentan disusupi hoaks. Ia menekankan demokrasi bukan hanya prosedur politik, tetapi juga perlindungan hak warga.

“Suara kritis bukan ancaman, melainkan napas bagi demokrasi yang sehat. Karena itu literasi, perlindungan hak, dan pengawasan publik harus diperkuat,” tegasnya.

Menurutnya, pergeseran pola protes yang kerap berubah menjadi kekerasan di jalanan tak lepas dari maraknya hoaks dan disinformasi. 

“Kami mencatat, sepanjang 2024 terdapat 4.791 hoaks terverifikasi, dengan mayoritas isu politik. Bahkan, 40 persen percakapan politik di media sosial dilakukan akun palsu,” ungkapnya. (*)