TIMES JATIM, MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang terus mengkaji kebijakan penggantian pengadaan mobil dinas menjadi sistem sewa sebagai langkah efisiensi anggaran daerah. Skema ini diyakini mampu memangkas biaya perawatan kendaraan yang selama ini membebani anggaran, terutama untuk mobil dinas yang telah berusia tua.

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar Anwar, mengungkapkan bahwa wacana tersebut berangkat dari kondisi kendaraan dinas yang sebagian besar sudah tidak layak pakai. Kendaraan dengan usia lama dinilai tidak lagi efisien karena membutuhkan biaya perawatan tinggi dan cenderung boros operasional.

“Intinya yang saya tangkap, memang banyak kendaraan dinas yang sudah tidak layak. Kendaraan yang usianya lama itu nantinya akan dilelang, karena biaya perawatannya cukup tinggi dan tidak efisien,” ujar Budiar.

Menurutnya, Pemkab Malang saat ini memprioritaskan penataan kendaraan dinas berdasarkan usia dan kondisi fisik. Kendaraan yang sudah melewati masa optimal pemakaian menjadi fokus utama dalam evaluasi aset daerah.

Terkait rencana penerapan sistem sewa mobil dinas, Budiar menegaskan kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian mendalam. Pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin tergesa-gesa sebelum memastikan seluruh aspek regulasi dan teknis terpenuhi.

“Yang diprioritaskan memang kendaraan yang sudah tahun lama. Nanti akan ada sistem sewa, tapi ini masih dikaji dan dipelajari lebih dulu,” jelasnya.

Ia menyebut, skema sewa kendaraan bukan hal baru di tingkat pemerintah daerah. Sejumlah kabupaten dan kota lain di Indonesia telah lebih dulu menerapkan sistem serupa dan dinilai berhasil menekan pemborosan anggaran.

“Program ini sebenarnya sudah dilakukan oleh kabupaten dan kota lain. Kita tinggal mengikuti aturan-aturan yang ada,” tambahnya.

Budiar menilai, dari sisi efisiensi anggaran, sistem sewa kendaraan dinas memiliki dampak yang cukup signifikan. Salah satu keunggulannya adalah hilangnya beban biaya perawatan dan perbaikan yang selama ini ditanggung pemerintah daerah.

“Kalau bicara efisiensi, memang cukup signifikan. Karena kalau sewa, biaya perawatan sudah tidak ada lagi, semuanya sudah termasuk dalam biaya sewa,” tegasnya.

Sementara terkait jumlah kendaraan dinas yang akan terdampak kebijakan ini, Budiar mengaku belum memegang angka pasti. Namun, ia memastikan proses pendataan aset telah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

“Jumlah pastinya saya tidak tahu, tapi BKAD dan bagian aset sudah mendata semuanya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemkab Malang telah menyampaikan rencana penertiban dan lelang kendaraan dinas tua sebagai bagian dari upaya efisiensi belanja daerah. Kebijakan sewa mobil dinas kini menjadi opsi lanjutan yang tengah dimatangkan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan akuntabel. (*)