TIMES JATIM, MALANG – Proses pendaftaran bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang diwarnai aksi protes dari sejumlah kader. Aspirasi tersebut disuarakan para Pengurus Kelurahan (PL) dengan memasang sejumlah poster di Kantor DPD Partai Golkar Kota Malang, kawasan Pampang, Sabtu (13/12/2025).

Aksi tersebut muncul di tengah proses penjaringan bakal calon ketua, yang salah satunya mengarah pada nama Djoko Prihatin. Para kader menuntut agar pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Kota Malang digelar sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta melibatkan aspirasi kader di tingkat akar rumput.

Berdasarkan pantauan TIMES Indonesia di lokasi, sejumlah poster dipasang di area kantor DPD Golkar Kota Malang dengan pesan penekanan pada tuntutan Musda yang demokratis, penolakan terhadap proses yang dinilai elitis, serta dorongan agar suara kader kelurahan tidak diabaikan dalam pengambilan keputusan partai.

Pengurus Kelurahan Sukoharjo, Bambang Sugeng, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan kader di tingkat bawah yang selama ini merasa tidak dilibatkan dalam proses persiapan Musda.

“Kami membawa aspirasi teman-teman PL. Selama ini kami tidak pernah diajak bicara atau dimintai usulan terkait Musda. Seolah semua keputusan ditentukan dari atas,” ujar Bambang.

Menurutnya, protes tersebut tidak diarahkan pada penolakan figur tertentu, termasuk Djoko Prihatin. Ia menegaskan, seluruh bakal calon merupakan kader terbaik Partai Golkar. Namun, yang dipersoalkan adalah proses dan mekanisme pengambilan keputusan.

“Kami tidak mempersoalkan siapa yang maju. Yang kami tuntut adalah proses Musda yang sesuai AD/ART dan tidak terkesan menggunakan pendekatan tangan besi,” tegasnya.

Selain soal mekanisme, Bambang juga mempertanyakan keputusan pelaksanaan Musda yang dialihkan ke Surabaya. Ia menilai kondisi Kota Malang dalam keadaan kondusif dan layak menjadi tuan rumah Musda.

“Kami berharap Musda digelar di Kota Malang. Tidak ada gangguan keamanan atau kendala berarti. Kenapa harus dipindah ke Surabaya, itu yang kami pertanyakan,” katanya.

Meski menyampaikan kritik secara terbuka, Bambang menegaskan loyalitas kader kelurahan terhadap Partai Golkar tetap terjaga. Ia menyebut aspirasi tersebut justru dimaksudkan sebagai pengingat agar proses regenerasi kepemimpinan berjalan sehat.

“Kami tetap kader Golkar. Apa pun keputusan partai akan kami hormati. Tapi aspirasi dari bawah ini perlu didengar sebagai nutrisi demokrasi internal,” ujarnya.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Kota Malang, Yuliono, menilai penyampaian aspirasi sebagai bagian dari dinamika internal partai.

“Ini hal yang wajar dalam proses demokrasi. Silakan menyampaikan aspirasi. Soal hasilnya, nanti akan ditentukan dalam Musda,” kata Yuliono.

Terkait lokasi Musda yang digelar di Surabaya, Yuliono menjelaskan keputusan tersebut merupakan kewenangan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur.

“Kami dari DPD Golkar Kota Malang mengajukan jadwal. Namun penentuan lokasi berada di tingkat provinsi. Sampai saat ini kami belum menerima penjelasan detail soal pertimbangannya,” pungkasnya. (*)