TIMES JATIM, MALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tengah mempersiapkan program Kampung Harmoni yang digadang-gadang menjadi proyek percontohan tidak hanya di tingkat Provinsi Jawa Timur, tetapi juga nasional.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Malang, Agus Widodo memastikan program tersebut segera diimplementasikan secara bertahap di sejumlah desa.

"Nantinya, Pemkab Malang melalui Badan Kesbangpol akan mengimplementasikan kampung harmoni secara bertahap di beberapa desa. Harapannya, program tersebut dapat menjadi pilot project di tingkat provinsi Jawa Timur hingga nasional," kata Agus Widodo, Kamis (20/11/2025).

Untuk keberlangsungan program tersebut, kata Agus, pihaknya melihat dari empat cakupan dimensi. Yakni, ketahanan ekonomi wilayah, ketahanan sosial, budaya, serta keberagaman. Keempat dimensi inilah yang menjadi tolak ukur.

Disinggung adanya potensi konflik sosial, menurutnya bukan berarti sebuah wilayah yang merupakan kampung harmoni harus tanpa atau bebas sama sekali dari konflik sosial. 

"(Potensi) Konflik sosial pasti ada, baik kecil maupun besar. Namun, yang terpenting adalah bagaimana melakukan manajemen konflik agar tidak mengemuka atau berkembang menjadi persoalan yang lebih besar," tandas Agus. 

Dengan dikembangkannya kampung harmoni di desa-desa, terangnya, tujuan utamanya bagaimana dalam kehidupan masyarakat dan sosial di satu kampung ini mampu menekan setiap potensi masalah sosial, agar tidak menimbulkan dampak lebih luas.

Sebelumnya, Kabupaten Malang telah mendapatkan Penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHanI) 2025, dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, di Jakarta pada 18 November 2025 lalu. 

Prestasi memuaskan di tingkat nasional ini diterima Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Malang, Agus Widodo, mewakili Bupati Malang. Penandatanganan piagam penghargaan tersebut oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bahtiar, M.Si, mewakili Menteri Dalam Negeri.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas keberhasilan Kabupaten Malang dalam melaksanakan pengukuran dan penerapan Indeks Harmoni Indonesia, yang mencakup keharmonisan sosial, ekonomi, budaya, dan ketahanan nasional di daerah. (*)