TIMES JATIM, MOJOKERTO – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi Tim Penggerak (TP) Posyandu dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan Posyandu dengan program 6 SPM. 

“Capaian SPM Kota Mojokerto selama ini sudah sangat optimal. Hampir seluruh indikator telah mendekati angka 100 persen. Sekarang tinggal bagaimana menguatkan peran dan sinerginya,” kata Ning Ita, sapaannya, Kamis (25/9/2025). 

Ning ita menambahkan bahwa Posyandu 6 SPM adalah bagian dari salah satu program prioritas nasional dan hal tersebut sudah terintegrasi dan memang selaras dengan panca cita. Ia juga menambahkan peran TP Posyandu agar membantu sisi yang belum memiliki capaian 100%.

“Program ini sudah masuk dalam cita pertama, cita kedua, dan cita kelima. Sudah kita lakukan proses cascading. Mungkin nanti tinggal komunikasi dan koordinasi. Dari TP Posyandunya dengan OPD-OPD pengampu SPM. Karena SPM kita alhamdulillah angkanya sudah optimal-optimal. Semuanya sudah di atas 90%,” tegasnya. 

Menurutnya, tantangan penguatan kelembagaan Posyandu 6 SPM akan berbeda antara daerah perkotaan dan pedesaan. “Kalau di kota, tugasnya relatif ringan karena capaian layanan dasar kita sudah tinggi. Tapi di daerah pedesaan, Posyandu 6 SPM menjadi sangat strategis sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah,” jelasnya.

Ning Ita berharap, dengan adanya Posyandu 6 SPM tiap OPD pengampu dan TP Posyandu bisa menguatkan sinergi dan saling berkoordinasi sehingga semuanya capaian SPM bisa 100%. 

Tambahan informasi, Program 6 SPM merujuk pada program Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Indonesia yang kini diintegrasikan melalui Posyandu 6 SPM. Program ini tidak hanya fokus pada kesehatan tetapi juga mencakup 5 bidang lainnya yaitu pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta sosial. 

Program ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Program ini merupakan transformasi pelayanan publik berbasis komunitas untuk mewujudkan pembangunan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengintegrasikan berbagai program pemerintah. (*)