TIMES JATIM, MOJOKERTO – Roadshow Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kelurahan tahun 2027 terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Kali ini Musrenbang 2027 digelar di Kelurahan Gununggedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Senin (19/1/2026). Musrenbang Kelurahan 2027 ini digelar untuk merumuskan arah pembangunan kelurahan agar selaras dengan tema pembangunan Kota Mojokerto tahun 2027, yakni “Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial melalui Daya Saing Sektor Keunggulan Daerah.” 

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan bahwa tema pembangunan tahun 2027 menitikberatkan pada tiga fokus utama, yakni memperkuat ketahanan ekonomi, menjaga dan memperkuat ketahanan sosial budaya, serta meningkatkan daya saing sektor unggulan ekonomi Kota Mojokerto.

“Ketahanan ekonomi dan sosial budaya menjadi sangat penting di tengah dinamika geopolitik global yang masih berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Karena itu, daerah harus mampu bertahan dengan mengoptimalkan potensi unggulan yang dimiliki,” kata Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, Senin (19/1/2026).

Ning Ita menyoroti pembangunan Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kelurahan Gununggedangan. Keduanya bisa dijadikan sebagai peluang strategis bagi penguatan ekonomi lokal. Kedua program nasional tersebut dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing sektor unggulan daerah.

“Pembangunan SPPG dan KKMP di Gununggedangan ini adalah peluang besar. Potensi lokal harus bisa terhubung dengan program nasional. Warga Gununggedangan bisa menjadi pemasok kebutuhan pangan, bahan baku, maupun produk unggulan yang dikelola melalui koperasi,” jelasnya.

SPPG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional diharapkan mampu membuka akses pasar bagi pelaku usaha lokal, khususnya di sektor pangan. Sementara itu, KKMP menjadi wadah penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi, sekaligus etalase produk unggulan masyarakat Gununggedangan.

Ning Ita juga menyampaikan bahwa meskipun anggaran kelurahan mengalami penyesuaian akibat kebijakan nasional, pembangunan di Kelurahan Gununggedangan tetap didukung melalui berbagai alokasi anggaran perangkat daerah. Pada tahun 2025, total realisasi pembangunan di wilayah ini mencapai lebih dari Rp1,6 miliar yang bersumber dari lintas perangkat daerah.

“Musrenbang ini menjadi ruang partisipasi masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan. Dengan anggaran yang terbatas, kita harus memilih program yang benar-benar berdampak dan mampu memperkuat ekonomi serta kesejahteraan warga,” tegasnya.

Melalui Musrenbang Kelurahan Gununggedangan, Pemerintah Kota Mojokerto berharap sinergi antara program nasional, daerah, dan potensi lokal dapat terwujud secara optimal, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan daerah. (*)