TIMES JATIM, LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Lamongan terus memantapkan arah pembangunan daerah dengan menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi atau yang akrab disapa Pak Yes dalam Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Senin (28/7/2025).

Pak Yes menegaskan bahwa KUA-PPAS merupakan dokumen strategis yang memuat arah kebijakan pembangunan tahunan serta alokasi anggaran prioritas. “Dokumen ini menjadi landasan teknokratik sekaligus titik tolak pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029,” ujarnya.

Kebijakan anggaran Lamongan Tahun 2026 dirancang sejalan dengan tema pembangunan nasional dalam RKP 2026 yakni “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. 

"Tema pembangunan juga senada dengan itu, RKPD Provinsi Jawa Timur yakni Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi," tuturnya. 

Pak Yes menyampaikan bahwa arah kebijakan daerah tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari orkestrasi pembangunan nasional. “Kami mempertimbangkan dinamika global, potensi lokal, serta aspirasi masyarakat dalam menetapkan arah kebijakan yang responsif,” ucapnya. 

Pemkab Lamongan menetapkan tema pembangunan tahun 2026 yakni “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pemupukan Modal Sosial sebagai Landasan Menuju Kejayaan Berkelanjutan.”

Tema ini menjadi pijakan dalam penguatan kualitas SDM, perluasan akses layanan dasar, serta pengembangan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. "Tak hanya itu, pembangunan juga diarahkan untuk menjaga harmoni sosial sebagai modal sosial (social capital) dalam memperkuat ketahanan daerah," katanya. 

Dalam penyusunan KUA-PPAS, Pemkab Lamongan menetapkan target indikator makro yang ambisius namun realistis yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 11,87 persen dan penurunan Rasio Gini menjadi 0,272. 

"Selain itu juga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 77,10 dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,25 persen," ujarnya. 

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemkab Lamongan merancang postur fiskal 2026 dengan pendapatan daerah sebesar Rp3,26 triliun, dan belanja daerah sebesar Rp3,43 triliun. 

"Sehingga terjadi defisit anggaran sekitar Rp170,3 miliar, yang ditutup melalui pembiayaan daerah, salah satunya dari proyeksi penerimaan SILPA sebesar Rp38,5 miliar dan pinjaman daerah senilai Rp200 miliar," tuturnya. 

Pak Yes juga memaparkan enam prioritas utama sebagai panduan strategis bagi perangkat daerah : 

1. Pemantapan SDM Unggul dan Kompetitif melalui program Lamongan Sehat, PERINTIS, dan Generasi Emas Lamongan.

2. Stabilisasi Kemandirian Ekonomi & Penguatan UMKM melalui program Lumbung Pangan, UMKM Naik Kelas, Young Entrepreneur Success, RAMASINTA, dan Desa Pintar.

3. Pengentasan Kemiskinan & Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja melalui program Yakin Semua Sejahtera.

4. Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Dasar yang Merata melalui program Jamula Mantap, Lamongan Menyala, Lamongan Hijau, dan Lamongan Tangguh. 

5. Stabilitas Sosial dan Kehidupan Bermasyarakat yang Harmonis melalui program Lamongan Nyantri yang mengarusutamakan nilai spiritual dan budaya lokal.

6. Tata Kelola Pemerintahan Modern dan Digital melalui transformasi layanan publik berbasis digital demi birokrasi yang efektif dan adaptif.

Mengakhiri penyampaiannya, Pak Yes menekankan bahwa KUA-PPAS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud komitmen bersama dalam menyiapkan fondasi fiskal yang adil dan berpihak pada rakyat. “Kami berharap proses pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat berlangsung secara cermat, komprehensif, dan penuh semangat kolaboratif,” ucapnya. (*)