TIMES JATIM, SURABAYA – Organisasi Masyarakat Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Surabaya menyerukan pernyataan sikap bersama.

Mereka meminta agar pemerintah kembali kepada akar yaitu rakyat dan tidak lagi berpihak kepada kepentingan pribadi, golongan maupun keluarga.

Albert Kurniawan, Ketua Pemuda Katolik Surabaya mengungkapkan, pihaknya melihat bahwa kondisi bangsa saat ini sudah sangat memprihatinkan. 

Mereka juga menilai banyak manuver-manuver elit yang tidak lagi mengedepankan semangat reformasi serta etika moral namun, penuh akan nafsu untuk berkuasa. 

"Selain itu, banyak oknum-oknum yang juga melakukan klaim sepihak hanya untuk mendapatkan satu sen keuntungan pribadi," tegasnya di Surabaya, Selasa (13/2/2024).

Pemuda Katolik Surabaya melihat hal yang paling mendasar dari segala kekacauan ini adalah tidak lagi digunakannya etika moral serta sudah ditinggalkannya akar kekuatan bangsa yaitu rakyat. 

Hal inilah yang akhirnya menyebabkan kehancuran demokrasi dan semangat reformasi yang sudah dijaga bertahun-tahun.

"Kami Pemuda Katolik Surabaya, menilai bahwa gelombang kekuatan rakyat yang berkesadaran ini menjadi bukti nyata ada nya bentuk ketidakbenaran dan pengkhianatan terhadap konstitusi dan hukum serta dilupakannya rakyat serta etika moral yang merupakan akar kekuatan bangsa ini," ungkap Albert.

Dalam pernyataan sikapnya ada 6 tuntutan Pemuda Katolik Kota Surabaya baik kepada Pemerintah Republik Indonesia maupun bagi masyarakat secara umum yaitu :

1. Kami memilih sikap tegak lurus terhadap konstitusi dan akan melawan segala bentuk pelecehan konstitusi yang mencederai demokrasi, dan hukum.
2. Kami menuntut proses demokrasi yang menjunjung tinggi etika moral dan mengecam segala bentuk pelanggaran etik selama pemilu 2024.
3.    Kami menuntut Pejabat Publik, ASN, TNI, Polri untuk bersikap netral dan independen dalam proses pemilu yang jujur dan berkeadilan
4.    Kami meminta Penyelenggara Pemilu serta Pengawas Pemilu untuk terlibat aktif dalam mengawasi serta menindak tegas aksi-aksi inkonstitusional, dengan melakukan pengawasan penuh dalam masa tenang, menindak politik uang, serta pelanggaran lainnya yang dirasa akan mengancam kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.    Kami menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk Kembali kepada akarnya yaitu rakyat dengan mewujudkan kesejahteraan umum dengan lebih mengedepankan keberpihakan kepada kaum lemah dan miskin dibanding keberpihakan terhadap kepentingan pribadi dan keluarga. Serta kami menuntut pemerintah untuk sadar dan kembali ke jalan kebenaran dan terang serta tidak terjebak dalam buaian lorong-lorong gelap kekuasaan.
6.     Kami berkomitmen penuh menjaga proses pemilu yang jujur dan berkeadilan serta kami mengajak seluruh kekuatan Masyarakat dari berbagai macam kelas dan lapisan untuk terlibat memberikan suara seturut dengan suara hati dengan mempertimbangkan rekam jejak, keberpihakan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, menjunjung tinggi martabat manusia. Kami turut mengajak seluruh elemen untuk turut serta mengawal, mengawasi, dan mendokumentasikan kecurangan-kecurangan pada proses pemilihan umum 2024 melalui kanal-kanal media sosial.(*)