TIMES JATIM, GRE – DPRD Gresik merespon serius terkait polemik bantuan beras CSR PT Smelting yang diduga disalahgunakan oleh oknum di Pemerintah Desa Roomo, Kecamatan Manyar.

Ketua DPRD Gresik sementara, Abdullah Hamdi, menekankan pentingnya penyelidikan mendalam atas penyaluran bantuan beras hasil CSR perusahaan tersebut. 

"CSR harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Jika ada penyelewengan, harus diusut tuntas," kata Hamdi, Rabu (18/9/2024).

Politisi PKB itu menyayangkan kualitas beras yang diterima masyarakat. Beras tersebut dilaporkan berkutu, berbau, dan banyak mengandung butiran menir, sehingga tidak layak konsumsi.

Selain itu, warga juga mengeluhkan kurangnya timbangan beras yang diterima. Dari yang seharusnya 10 kilogram per orang, ternyata hanya 8 hingga 9 kilogram.

"Jangan sampai bantuan CSR yang diberikan tidak sesuai dengan harapan. Jika barangnya buruk, kembalikan. Kalau timbangannya kurang, mintalah sesuai haknya. CSR harus diberikan dengan kualitas dan kuantitas yang tepat," lanjut Hamdi.

Hamdi juga mengajak semua pihak untuk terlibat dalam pengawasan program CSR dari perusahaan-perusahaan.

"Tidak cukup hanya memberikan bantuan, tapi kita juga harus memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar bermanfaat. Pengawasan terhadap CSR, baik berupa uang, barang, maupun bangunan, wajib dilakukan," ujarnya.

Sebelumnya, ratusan warga Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Gresik, mendatangi kantor Balai Desa pada Selasa (17/9/2024), memprotes bantuan beras yang dinilai tidak layak konsumsi. 

Warga juga menuntut transparansi penggunaan dana, karena dugaan adanya penyelewengan dalam pengadaan beras tersebut.

Sementara itu, Camat Manyar, Hendriawan Susilo, menyatakan bahwa pihaknya sudah memediasi persoalan ini bersama Pemerintah Desa, ketua RT, RW, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

"Kami telah mengumpulkan seluruh perangkat desa untuk memberikan klarifikasi terkait masalah ini," ujar Hendriawan.

Dia menambahkan bahwa beras yang dibagikan merupakan bagian dari bantuan CSR PT Smelting senilai Rp 1 miliar, yang kemudian dikelola oleh Pemdes Roomo, salah satunya untuk pengadaan beras.

"Kami akan bekerja sama dengan Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan lebih lanjut. Anggaran sebesar Rp 1 miliar telah disalurkan ke desa, salah satunya untuk membeli beras," jelasnya.

Hendriawan juga menegaskan bahwa memang ada kesalahan dari pihak Pemerintah Desa Roomo, utamanya terkait proses pengadaan barang.

"Minggu depan, kami akan mengumpulkan semua pihak lagi untuk memberikan laporan lengkap. Inspektorat sedang melakukan pemeriksaan," terangnya. (*)