TIMES JATIM, MALANG – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meluncurkan layanan pengaduan publik bertajuk Lapor Mas Wapres pada 11 November 2024. Program ini bertujuan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik yang mereka alami. Langkah ini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk analis komunikasi politik Universitas Brawijaya (UB), Verdy Firmantoro.

Verdy menilai program Lapor Mas Wapres merupakan langkah positif untuk membangun budaya partisipasi masyarakat. "Ini adalah ide bagus, terutama dalam membangun kultur kritis dan budaya lapor yang dapat mengajak publik berpartisipasi aktif menyampaikan permasalahan di masyarakat," ujarnya. 

Menurut Verdy, layanan ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan strategis bagi Wakil Presiden dalam berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menentukan skala prioritas kebijakan. 

Menurut pria lulusan program doktor tersebut, ada tiga dampak positif dari program ini. Pertama, program ini merupakan bentuk demokratisasi komunikasi yang menciptakan platform yang lebih ramah publik (bottom up), memungkinkan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat terjalin.

"Kedua, platform ini menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan good and clean governance. Dan ketiga ⁠Membuka ruang terhadap masalah-masalah penting yang luput dari sorotan bisa diangkat," tuturnya.

Namun, Verdy juga memberikan beberapa catatan penting terkait pengelolaan *Lapor Mas Wapres*. Ia mengingatkan perlunya manajemen ekspektasi masyarakat. "Tidak semua keluhan dapat dipenuhi secara instan. Hal ini harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kekecewaan," jelasnya. 

Ia juga mengingatkan potensi bahaya dari penggunaan platform ini, seperti risiko polarisasi politik. “Jika tidak dikelola secara adil, laporan tertentu mungkin dianggap lebih cepat diproses dibanding yang lain, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan,” katanya. 

Selain itu, ia menekankan pentingnya verifikasi terhadap laporan yang masuk untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak benar. "Jangan sampai ruang lapor ini memicu konflik atau kesalahpahaman akibat misinformasi," tegas Verdy. 

Meski demikian, Verdy optimistis terhadap keberhasilan Lapor Mas Wapres selama pemerintah berkomitmen memanfaatkannya secara optimal. "Keberhasilan platform ini sangat bergantung pada pengelolaan yang baik oleh pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat," pungkasnya. (*)