TIMES JATIM, MALANG – I Made Riandiana Kartika yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang memberikan sumbangsih banyak tentang pengembangan Kota Malang.

Berbagai ide briliannya muncul untuk mengembangkan Kota Malang melalui sejumlah sektor unggulan.

Pria yang akrab disapa Made ini merupakan salah satu orang yang memutuskan gedung DPRD Kota Malang dibuka untuk umum sebagai wadah rumah rakyat.

Hal ini pun sangat disambut baik oleh masyarakat hingga komunitas. Dimana berbagai kegiatan mulai kemahasiswaan, pemuda, masyarakat hingga komunitas pun muncul dan lahir di dalam gedung DPRD Kota Malang.

"Saya membuka gedung dewan untuk rumah rakyat. Bisa berkegiatan lewat apa saja, termasuk kegiatan komunitas para difabel unjuk bakat dan digelar meriah di gedung DPRD Kota Malang," ujar Made, Jumat (8/12/2023).

Tak hanya itu, kepeduliannya terhadap masyarakat dan pengembangan bakat juga sangat terlihat.

Seperti yang diketahui, pada pertengahan tahun 2022, Made menginisiasi untuk memberikan wadah terhadap hasil karya-karya dari kaum disabilitas.

Wadah tersebut terwujud melalui D'Mart atau Disabilitas Mart yang telah dibuka di dalam gedung DPRD Kota Malang.

Ide ini muncul ketika ia melihat banyak karya menakjubkan dari para difabel yang seharusnya bisa menjadi nilai ekonomi yang tinggi.

"D'Mart ini pasarnya difabel. Jadi toko yang ada di gedung DPRD Kota Malang itu wadah dimana hasil produksi teman-teman difabel kita pasarkan lewat toko ini," ungkapnya.

Tak hanya diluar, sejak menjadi Ketua DPRD Kota Malang, Made juga terus berjuang terkait Pokir (Pokok Pikiran).

Bagaimana melalui Pokir ini, DPRD bisa menjawab seluruh kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan di masing-masing wilayah melalui anggota dewan.

Pokir yang menjadi program utama serap aspirasi masyarakat ini terus ia kembalikan dan dimana setiap tahunnya anggaran pokir pun berhasil meningkat.

"Titik lemah dewan di pokir. Saya ingin mengembalikan untuk menyerap aspirasi. Dulu Rp24,5 miliar, terus naik Rp37,8 miliar dan sekarang di 2023 Rp78 miliar. Saya ingin di 2024 bisa mencapai Rp87 miliar," bebernya.

Kebanggaannya terhadap NKRI memang sangat ia tanamkan. Pria yang dinaungi Partai PDI Perjuangan ini juga mencetuskan jiwa nasionalismenya terhadap ide baru dilingkungan DPRD Kota Malang.

Ia mengeluarkan aturan dimana setiap pukul 10.00 WIB atau jam kerja, seluruh pegawai dan anggota DPRD Kota Malang wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum beraktifitas.

"Bagaimana peran dewan untuk nilai wawasan kebangsaan. Semua dinas juga saya minta membuat program untuk wawasan kebangsaan," katanya.

Disisi lain, selama kepemimpinannya sebagai Ketua DPRD Kota Malang, ia juga memiliki peran yang sangat besar terhadap sejumlah pembangunan strategis di Kota Malang.

Mulai dari dibangunnya jembatan Kedungkandang yang sempat mangkrak di tahun 2012, akhirnya mampu diresmikan di tahun 2020 lalu.

Selanjutnya ada Mini Block Office yang berhasil diresmikan pada Desember 2020, Jembatan penghubung Tunggulwulung dan Tlogomas (Tunggulmas) yang diresmikan pada Februari 2022, gedung Malang Creative Center di tahun 2023 dan revitalisasi Alun-Alun Tugu Malang di tahun 2023 ini.

"Kita ikut serta penyusunan dan mendukung program yang dibutuhkan masyarakat. Kita melekat lewat komisi, anggaran, perencanaan, semua kita kawal," tegasnya.

Selanjutnya, program UHC atau Universal Health Coverage yang membantu masyarakat selama ini ternyata juga didorong oleh Made agar bisa terealisasi.

Dimana program UHC ini sangat membantu masyarakat dalam segi kesehatan. Bahkan, 96 persen lebih masyarakat Kota Malang sudah ter-cover JKN-KIS melalui program UHC ini.

"Jadi melalui UHC, semua masyarakat Kota Malang tercover BPJS lewat Penerima Bantuan Iuran (PBI). APBD yang membayar premi, itu dari usulan kita," tuturnya.

Terakhir, yang baru saja disepakati adalah kenaikan gaji TPOK atau Non ASN untuk bisa naik setara dengan UMK. Kenaikan tersebut adalah murni hasil idenya bersama seluruh anggota DPRD Kota Malang.

Hasilnya, di tahun 2024 mendatang gaji Non ASN resmi naik sesuai dengan tingkat kelulusan pendidikannya. Yang sebelumnya di bawah Rp2,9 juta, saat ini naik menjadi Rp3,2 juta untuk strata pendidikan SMA ke bawah. 

Sedangkan untuk strata pendidikan S1 hingga S2, gaji mereka naik menjadi Rp3,5 juta.

"Ini baru kita sepakati untuk kenaikan gaji non ASN. Bagaimana kita menginginkan multi player efek pendapatan masyarakat bawah bisa menggerakkan perekonomian UMKM di tingkat bawah," tandasnya.(*)