TIMES JATIM, BONDOWOSO – Belanja Tidak Terduga ( BTT ) meningkat signifikan menjadi sorotan Fraksi PPP DPRD Bondowoso, dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum (PU) Fraksi, Rabu (17/9/2025) kemarin. 

Juru Bicara F-PPP, Ahmadi menjelaskan, BTT yang semula sebesar Rp 4,3 miliar menjadi Rp 13 miliar. Artinya ada penambahan sekitar Rp 8,7 miliar lebih. 

Menurutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mendukung kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, dan program pembangunan yang sifatnya mendesak atau insidentil.

Namun demikian kata dia, BTT agar dikelola secara transparan dan akuntabel, penyalurannya harus benar-benar tepat sasaran.

“Khususnya untuk penanganan bencana banjir dan longsor yang beberapa kali terjadi melanda Kabupaten Bondowoso,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i menyampaikan terima kasih atas saran yang diberikan Fraksi PPP.

“Bertambahnya Belanja Tidak Terduga antara lain mengakomodasi SiLPA dari sumber dana earmark yang secara regulasi belum dapat dimanfaatkan,” paparnya. 

Wabup juga menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus berupaya melakukan optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Diantaranya melalui peningkatan tugas dan fungsi Inspektorat melalui kegiatan audit, baik yang bersifat post audit ataupun audit dengan tujuan tertentu. 

Selanjutnya peningkatan peran camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. 

“Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri dalam penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan termasuk dalam upaya pencegahan terjadinya fraud melalui aplikasi Jaksa Garda Desa (aplikasi Jaga Desa),” paparnya saat penyampaian di Rapat Paripurna DPRD, Kamis (18/9/2025). (*)