SURABAYA – Ekspansi rute Bus Trans Jatim yang gencar dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menuai protes keras dari parlemen. Komisi E DPRD Jawa Timur menyoroti kebijakan tersebut karena dinilai berjalan tanpa mitigasi sosial yang jelas bagi para sopir angkutan kota (angkot) konvensional.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan bahwa modernisasi transportasi massal tidak boleh mengorbankan ekonomi masyarakat kelas bawah. Ia menagih komitmen Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim yang sebelumnya berjanji menjadikan angkot sebagai feeder (pengumpan) Trans Jatim. Namun, hingga kini realisasinya masih nihil.

Ketidakjelasan status ini memicu kecemasan di kalangan sopir angkot, terlebih dengan adanya rencana penambahan koridor baru. Puguh mengingatkan Pemprov Jatim agar tidak memaksakan ambisi pembangunan fisik dengan mematikan mata pencaharian warga lokal yang sudah ada sebelumnya.

Baca juga

Rapat Paripurna DPRD Mojokerto Sahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

"Jangan sampai keberadaan Trans Jatim justru mematikan mata pencaharian orang. Jika sudah sepakat angkot jadi feeder, segera wujudkan dalam aturan riil, jangan hanya janji," tegas Puguh saat diwawancarai di Surabaya, Senin (6/7/2026).

Menurut legislator asal Malang Raya ini, kegaduhan di lapangan merupakan dampak nyata dari kegagalan komunikasi pemerintah. Ia menilai, niat baik menyediakan transportasi publik yang murah dan nyaman seharusnya tidak berubah menjadi konflik sosial yang menempatkan negara berseberangan dengan rakyat.

Baca juga

Pemkab Mojokerto Gelar Pembinaan Jasa Konstruksi, Gus Barra Tekankan Akuntabilitas

Puguh mendesak Dishub Jatim untuk segera menghilangkan ego sektoral dan kembali berdialog dengan paguyuban sopir angkot. Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah ini harus dituangkan dalam regulasi konkret yang menjamin penghasilan sopir angkot, baik melalui skema feeder maupun integrasi transportasi sekolah.

"Apa susahnya duduk bareng mencari jalan keluar? Buat skema yang adil agar sopir angkot tidak merasa terancam, sehingga Trans Jatim bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak tanpa harus ada yang dikorbankan," pungkasnya.