TIMES JATIM, BONDOWOSO – Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, angka anak putus sekolah dasar yakni SD dan SMP mencapai 6.731 orang. 

Kondisi tersebut menjadi atensi Komisi IV DPRD Kabupaten Bondowoso. Bahkan legislatif juga sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan Disdik. 

Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid menjelaskan, DPRD Bondowoso dan Disdik sepakat pendataan itu akan diserahkan kepada masing-masing Korwil dan MKKS, sehingga anak yang putus sekolah bisa diketahui identitasnya. 

Sebab jika mengacu  pada Susenas (Sensus Nasional) BPS datanya di atas itu. Bahkan di salah satu kecamatan sangat tinggi, sehingga dapat koreksi dari Korwil dan MKKS.

“Ini yang perlu di dalami. Saya menyampaikan agar Dinas Pendidikan berkolaborasi, bersinergi dengan BPS agar data ini dipastikan validasi dan keabsahannya, by name by addres,” ujar dia, Kamis (20/3/2025). 

Dalam rangka memberikan penanganan terhdap anak putus sekolah, langkah berikutnya adalah melibatkan semua sektor termasuk desa.

Menurutnya, desa adalah tempat pertama muncul data tentang anak tersebut. Nanti juga harus kerja sama dengan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) supaya menugaskan kades agar mendata anak yang putus sekolah.

Berbagai fenomena sosial di masyarakat juga turut menyumbangkan anak putus sekolah kata dia, misalnya anak SD ada yang tidak disekolahkan di sekolah umum tetapi dimondokkan. 

Saat di pesantren mereka tidak sampai menyelesaikan jenjang pendidikan dasar karena beberapa faktor. 

“Misalnya mereka pulang karena tidak kerasan kemudian tidak melanjutkan lagi. Kemudian ada yang pulang kebutuhan lain alias dinikahkan,” jelas dia. 

Menurutnya, tertinggi anak putus sekolah itu adalah usia SMP ke atas. Ada berbagai faktor mereka putus sekolah, salah satunya faktor ekonomi. Tapi yang tertinggi adalah faktor sosial.

Faktor sosial itu, kata dia, diantaranya mindset orang tua. Yakni kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pendirian itu adalah kebutuhan dasar. Sebenarnya ada yang mampu membiayai, tapi tidak mempunyai kesadaran pentingnya pendidikan. 

“Maka saya dan forum menyepakati penekanan dalam rangka mendorong pemahaman kepada semua lapisan masyarakat, terutama parenting tentang pola pembinaan,” ujar dia. (*)