TIMES JATIM – Universitas Brawijaya (UB) menerapkan kebijakan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang terkena dampak bencana di Pulau Sumatera pada akhir 2025 lalu untuk masa pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

Langkah tersebut diambil sebagai komitmen UB dalam menjamin keberlanjutan studi mahasiswanya serta kepedulian institusi terhadap kondisi mahasiswa yang terkena tekanan ekonomi akibat benacana alam tersebut.

“Ini adalah bentuk komitmen universitas agar mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani persoalan finansial akibat bencana yang mereka alami,” ujar Direktur Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan Universitas Brawijaya, Dr. Mohamad Khoiru Rusydi, S.E., M.Ak., Ak., Kamis (15/1/2026).

Kebijakan pembebasan UKT tersebut merupakan arahan langsung dari Rektor serta Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Universitas Brawijaya. Seluruh mahasiswa penerima kebijakan telah melalui pendataan dan verifikasi yang dilakukan sejak Desember 2025.

Direktur Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan Universitas Brawijaya, Dr. Mohamad Khoiru Rusydi, S.E., M.Ak., Ak., (FOTO: Humas UB for TIMES Indonesia)

Pendataan melalui koordinasi antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) antar fakultas dan Direktorat Kemahasiswaan itu menghasilkan 190 mahasiswa UB yang tercatat terdampak banjir di tiga provinsi berhak untuk mendapatkan pembebasan UKT secara otomatis, tidak perlu pengajuan ulang.

“Kebijakan ini tidak pandang bulu, dasar utamanya status mahasiswa benar-benar terdampak bencana dan lolos verifikasi,” ujar Direktur Direktorat Kemahasiswaan Universitas Brawijaya, Sujarwo.

Tidak hanya melalui pembebasan UKT, pada Desember 2025 UB juga turut memberikan bantuan kemanusiaan dan biaya hidup di lokasi terdampak banjir, seperti penyediaan air bersih, layanan kesehatan, serta pendampingan sosial bagi masyarakat.

Hal serupa juga pernah dilakukan UB ketika pandemi Covid-19 dan bencana alam nasional lainnya, tentunya dengan menyesuaikan sistem administrasi dan kebijakan akademik yang berlaku kala itu.

Khoiru menegaskan bahwa UB tidak menginginkan mahasiswa terhambat masa studynya karena tekanan finansial akibat bencana alam.

Ke depan, UB akan mengevaluasi lanjutan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan dampak bencana. Tentunya mempertimbangkan kondisi mahasiswa dan situasi daerah yang terdampak, termasuk adanya peluang pembebasan atau keringanan UKT pada semester berikutnya.

UB juga mengimbau mahasiswa untuk aktif melapor apabila terdampak bencana alam melalui BEM, Direktorat Kemahasiswaan, maupun fakultas masing-masing. Hal itu membantu pihak UB memetakan dan mendapatkan data yang akurat terkait kebutuhan mahasiswanya.(*)