TIMES JATIM, MALANG – Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat ke ruang publik. Seperti deja vu politik, isu ini datang dan pergi, lalu datang lagi, selalu dengan alasan yang hampir serupa: biaya Pilkada terlalu mahal, konflik horizontal, politik uang, hingga rendahnya kualitas kepemimpinan yang dihasilkan. Namun setiap kali gagasan ini dilempar, respons rakyat juga hampir selalu sama: gaduh, resah, dan penuh kecurigaan.

Demokrasi kita, dalam banyak hal, memang tampak reaktif. Ia bergerak cepat ketika haknya terasa akan dipangkas, tetapi sering diam ketika kualitasnya perlahan tergerus.

Bagi sebagian masyarakat, Pilkada langsung bukan sekadar mekanisme memilih pemimpin daerah. Ia adalah simbol kemenangan rakyat pascareformasi, tanda bahwa suara warga tidak lagi diwakilkan sepenuhnya oleh elite, melainkan diucapkan sendiri di bilik suara. Maka ketika opsi “dipilih DPRD” kembali dibicarakan, yang terasa bukan sekadar perubahan sistem, tetapi ancaman terhadap memori kolektif tentang perjuangan demokrasi.

Reaksi publik pun segera bermunculan. Media sosial ramai, diskusi digelar, tagar diluncurkan, dan opini berseliweran. Rakyat seolah baru sadar bahwa sesuatu yang selama ini dianggap mapan ternyata bisa sewaktu-waktu ditarik kembali.

Namun di balik kegaduhan itu, ada pertanyaan yang lebih dalam: mengapa demokrasi kita baru bersuara keras ketika hak memilih hendak dipangkas, tetapi relatif sunyi saat kualitas demokrasi dirusak pelan-pelan oleh praktik politik uang, dinasti politik, dan oligarki lokal? Di sinilah jejak “demokrasi reaktif” itu terlihat jelas.

Kita marah ketika hak prosedural terancam, tetapi sering kompromi ketika substansi demokrasi dikorupsi. Kita menolak Pilkada dipilih DPRD, tetapi dalam praktik Pilkada langsung, tidak sedikit suara rakyat yang dijual murah oleh amplop dan sembako. Kita ingin memilih langsung, tetapi tak jarang pilihan itu digiring oleh baliho raksasa, buzzer digital, dan logika transaksional.

Ironisnya, elite politik membaca situasi ini dengan sangat pragmatis. Ketika Pilkada langsung mahal, mereka menyebut rakyat belum dewasa. Ketika Pilkada lewat DPRD ditolak, mereka kembali mengaku sebagai pembela demokrasi. Demokrasi pun berubah menjadi jargon yang lentur, dipakai sesuai kebutuhan panggung.

Wacana pemilihan oleh DPRD sebenarnya bukan hal baru. Sistem ini pernah berlaku dan meninggalkan jejak panjang tentang transaksi politik di ruang tertutup. Publik tidak menyaksikan prosesnya, tidak tahu komprominya, dan hanya menerima hasilnya. Kekuasaan terkonsentrasi di segelintir tangan, sementara rakyat berdiri sebagai penonton. Trauma itu belum sepenuhnya hilang.

Karena itu, reaksi keras publik hari ini bukan hanya soal mekanisme memilih, tetapi tentang ketakutan kehilangan ruang untuk ikut menentukan arah daerahnya sendiri. Bagi banyak warga, memilih langsung adalah satu-satunya momen ketika mereka merasa benar-benar “ada” dalam sistem politik.

Namun mempertahankan Pilkada langsung tanpa memperbaiki penyakitnya juga seperti merawat rumah yang fondasinya retak. Politik biaya tinggi, mahar partai, manipulasi data pemilih, hingga eksploitasi identitas masih menjadi luka terbuka. Demokrasi prosedural berjalan, tetapi demokrasi substantif tertatih.

Di sinilah seharusnya diskusi publik diarahkan. Bukan sekadar memilih antara “langsung” atau “oleh DPRD”, melainkan bagaimana memastikan kedaulatan rakyat tidak berhenti di bilik suara, tetapi berlanjut dalam pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berpihak.

Sayangnya, ruang diskusi itu sering kalah oleh polarisasi. Siapa pun yang mengkritik Pilkada langsung dicap anti-demokrasi. Siapa pun yang membela DPRD dianggap pro-elite. Padahal persoalannya jauh lebih kompleks daripada sekadar hitam dan putih.

Demokrasi tidak hanya soal siapa yang memilih, tetapi juga tentang siapa yang bisa dicalonkan, siapa yang membiayai, siapa yang mengendalikan kebijakan setelah terpilih, dan siapa yang diuntungkan oleh kekuasaan. Jika semua itu tetap dikuasai oleh lingkaran sempit oligarki, maka baik dipilih langsung maupun oleh DPRD, rakyat tetap berada di pinggir lapangan.

Reaksi rakyat atas isu Pilkada dipilih DPRD patut diapresiasi sebagai tanda kesadaran politik yang belum mati. Tetapi ia juga harus menjadi cermin: bahwa demokrasi tidak cukup dijaga dengan kemarahan sesaat, melainkan dengan keterlibatan yang konsisten, kritis, dan berkelanjutan.

Bukan hanya saat hak memilih terancam, tetapi juga saat suara dibeli, hukum dilanggar, dan kekuasaan disalahgunakan. Jika tidak, demokrasi kita akan terus hidup dalam pola yang sama: gaduh ketika terancam, tenang ketika dirusak perlahan.

Dan di tengah hiruk pikuk itu, rakyat kembali hanya menjadi penonton dari drama politik yang ditulis oleh segelintir aktor lama dengan naskah yang hampir tak pernah berubah.

***

*) Oleh : Thaifur Rasyid, S.H., M.H., Praktisi Hukum.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.