TIMES JATIM, MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang menaruh perhatian serius terhadap persoalan anak tidak sekolah yang jumlahnya masih tergolong tinggi. Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib menerangkan bahwa saat ini ada  sekitar 19 ribu anak di Kabupaten Malang tidak mengenyam pendidikan, baik di jenjang pendidikan dasar maupun menengah, dengan berbagai latar belakang permasalahan.

Dia menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memperluas akses pendidikan melalui berbagai program, salah satunya Program Indonesia Pintar (PIP).

“Masalah kesehatan dan pendidikan itu adalah masalah utama. Ini kebutuhan dasar yang harus diinginkan oleh negara. Makanya pemerintah selalu meningkatkan jumlah penerima Program Indonesia Pintar, dan ini juga dimulai dari pendidikan anak usia dini,” ujar Lathifah.

Ia menjelaskan, saat ini bantuan pendidikan melalui PIP telah menjangkau peserta didik mulai jenjang SD dan MI hingga SMA, sementara untuk pendidikan tinggi tersedia KIP Kuliah. Pemerintah daerah pun mendorong agar program tersebut terus disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

“Saya mohon agar program ini benar-benar disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang memiliki anak usia sekolah,” katanya.

Menurut Lathifah, tingginya angka anak tidak sekolah di Kabupaten Malang disebabkan oleh beragam faktor, mulai dari persoalan ekonomi, rendahnya motivasi belajar, hingga pengaruh lingkungan pergaulan. Kondisi ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

“Anak tidak sekolah di Kabupaten Malang ini masih cukup tinggi, sekitar 19 ribu anak dengan berbagai problematika. Ini yang menjadi tekad Pemerintah Kabupaten Malang untuk membalikkan mereka agar kembali ke sekolah,” tegasnya.

Upaya yang dilakukan tidak hanya melalui jalur pendidikan formal, tetapi juga lewat pendidikan nonformal seperti Paket A, Paket B, dan Paket C, sebagai alternatif bagi anak-anak yang putus sekolah agar tetap mendapatkan hak pendidikan.

Lathifah menekankan bahwa tantangan ke depan semakin berat, terutama terkait kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, latar belakang pendidikan akan sangat menentukan daya saing generasi muda di tengah perkembangan zaman dan masuknya investasi asing ke Indonesia.

“Ke depan, tantangan yang paling berat adalah background pendidikan. Negara akan semakin maju, sehingga kapasitas sumber daya manusia juga harus semakin meningkat,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kebijakan wajib belajar 12 tahun yang saat ini terus dipersiapkan pemerintah. Jika kebijakan tersebut telah diterapkan secara penuh, ia optimistis seluruh anak akan memperoleh layanan pendidikan yang layak.

“Mudah-mudahan dengan alokasi anggaran pendidikan 20 persen sesuai undang-undang, pemerintah bisa memberikan layanan sekolah gratis sampai 12 tahun,” katanya. (*)